BRANDA.CO.ID – Selang beberapa hari setelah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024, publik dikagetkan dengan pemanggilan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin oleh KPK.
Menurut KPK, Cak Imin dimintai keterangan mengenai dugaan rasuah pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang terjadi pada tahun 2012 silam.
Pemanggilan Cak Imin oleh KPK dinilai kental dengan kepentingan politik karena menjelang pelaksaan Pemilu 2024 yang hanya 161 hari lagi.
Direktur Eksekutif Lingkar Study Demokrasi Muhamad Sopwanudin mengatakan, pemanggilan Cak Imin oleh KPK usai dideklrasikan menjadi Cawapres Anies Baswedan adalah upaya menjegal Ketum PKB maju di Pilpres 2024.
“Manuver politik yang kurang elegant ditampilkan. Ini upaya dari preasure group untuk menjegal Cak Imin maju di Pilpres 2024,” ujar kang Sopwan sapaan akrabnya, saat diwawancara Rabu, 6 September 2023.
Namun menurut Sopwan, publik sudah dewasa untuk menilai permasalahan ini, publik semakin faham bahwa suhu politik menjelang Pilpres 2024 mulai memanas.
“Publik kita sudah dewasa, sudah mampu menilai bagaiamana politisasi hukum untuk Cak Imin sedang dimainkan,” papar dia.
Sopwan menyebut kalaupun ini bukan masalah politisasi hukum, kenapa tidak segera ditindaklanjuti jauh-jauh hari sebelum atau mungkin sepuluh tahun silam.
“Kami mendesak stop politisasi hukum, ini akan berbahaya bagi demokrasi kita. Kalau ini terus dipertontonkan dampaknya akan muncul ketidak percayaan publik kepada KPK,” pungkas dia.*
