BRANDA.CO.ID – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi mencatat bahwa beras masih menjadi penyumbang infalsi tertinggi dari sektor komoditas barang kebutuhan pokok.
Kepala Bidan Perekonomian dan Sumberdaya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Erni Agus Riyani mengungkapkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), penyumbang andil inflasi secara year on year adalah beras sebesar 0,51%.
Kemudian disusul, harga pakaian sebesar 4,52%, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga juga turut menyumbang inflasi sebesar 0,10 persen dan transportasi inflasi sebesar 0,58%.
Kendati demikian, lanjut Erni, inflasi di Kota Sukabumi sejauh ini tergolong masih terkendali. Secara Month to Month (mtm), September 2023, nilai inflasi Kota Sukabumi sebesar 0,23 persen. Sedangkan secara tahun ke tahun (yoy) mencapai 2,78 persen.
“Inflasi pada September 2023 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 3,0±1%, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,74,” kata dia, saat diwawancara wartawan belum lama ini.
Erni menuturkan, angka yang dirilis oleh BPS adalah angka inflasi yang terkendali. Namun, jangan sampai terlena karena di bulan September ini lebih baik dari bulan sebelumnya.
“Yoy itu kan artinya dibandingkan dengan bulan September tahun sebelumnya, dimana kenaikan BBM yang tinggi yang berimbas terhadap kenaikan Barang dan Jasa,” terang dia.
Faktor inflasi terangnya, terus ditangani karena sifatnya dinamis. Pelaksanaan rapat antara daerah dan pusat selalu dilakukan. Harus waspada menangani inflasi hingga tidak dapat terkendali. Pasalnya, apabila tidak terkendali maka akan sulit karena menyangkut permasalahan yang mendasar terakit pangan, barang dan jasa.
“Kami juga mengantisipasi, apabila ada penyimpangan atau menimbun barang, karena itu menjadi atensi Pemerintah Daerah. Makanya, kami bersinergi dengan Polri, Kejaksaan, TNI dan Badan Pangan untuk antisipasi hal itu tidak terjadi,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Erni, koordinasi dengan BPS terus dilakukan sebagai instansi lintas sektor penyedia data update untuk rilis resmi berita perekonomian.
“Ya, sebagai anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), kami terus berkoordinasi untuk memantau kondisi riil di lapangan. terutama dengan satgas pangan,” tandasnya.***
