BRANDA.CO.ID – Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Asep Suhendrawan memaparkan hasil evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Pertemuan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2024 yang digelar di Ballroom Hotel Horison, Jumat (11/10/2024) pagi.
Acara dihadiri langsung Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji didampingi Pj Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, para staf ahli, staf Asda, unsur OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan camat di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kinerja pemerintah Kota Sukabumi serta mengevaluasi capaian masing-masing OPD demi efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas,” kata Asep.
Dalam paparannya. Asep menyampaikan bahwa hasil evaluasi kinerja beberapa SKPD, di antaranya Dinas P2KBP3APM dengan nilai 70,33%, DPMPTSP 70,13%, DKP3 68,89%, DISPORAPAR 68,87%, dan Dinas Kesehatan 68,48%.
Asep juga menjelaskan, melalui aplikasi Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja (SIPEKA), Pemerintah Kota Sukabumi telah berupaya memaksimalkan penggunaan data untuk meningkatkan capaian kinerja.
Namun, masih ada perangkat daerah yang belum sepenuhnya melengkapi data kinerja. Saat ini, realisasi kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi baru mencapai 57,67%, lebih rendah dari target triwulan III.
Semenatara itu, Pj Wali Kota Kusmana Hartadji dalam paparannya menyoroti adanya penurunan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 1,37 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam perencanaan dan pengukuran kinerja, pelaporan, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
Kusmana Hartadji juga menyampaikan bahwa beberapa SKPD belum melengkapi data pada aplikasi SIPEKA, yang menyebabkan ketidaksinkronan antara serapan anggaran dan realisasi kinerja.
Ia menekankan pentingnya memperbaiki analisis dalam menyusun indikator dan rencana kerja agar lebih tepat sasaran.
Dalam arahannya, Kusmana Hartadji menekankan pentingnya membuat kesepakatan terkait mekanisme penjenjangan dan pengukuran kinerja yang berlaku bagi seluruh perangkat daerah.
Ia juga meminta agar kepala perangkat daerah melakukan pengendalian dan evaluasi secara rutin untuk mengidentifikasi permasalahan serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
“Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan dijadikan dasar untuk memberikan *reward* dan punishment, serta sebagai acuan dalam proses perencanaan ke depan,” katanya.***
