Oleh : Ratna Istianah (Dosen Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi)
Partisipasi politik dalam Pilkada 2024 menunjukkan tren penurunan di berbagai daerah, mencerminkan persoalan yang lebih dalam dalam dinamika demokrasi Indonesia.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 di Indonesia mencapai sekitar 71 persen secara nasional. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Pemilu 2024 yang sebelumnya mencatat partisipasi lebih tinggi.
Selain itu, partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 juga lebih rendah dibandingkan dengan Pilkada 2020, yang mencapai 76 persen.
Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan institusi politik menjadi faktor utama yang membuat masyarakat enggan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Banyak pemilih merasa skeptis bahwa hasil pilkada akan membawa perubahan nyata. Hal ini diperburuk oleh janji-janji politik yang tidak terealisasi serta maraknya kasus korupsi yang terus mencuat di berbagai level pemerintahan.
Di sisi lain, praktik politik uang masih menjadi momok dalam setiap pemilu. Pemilih cenderung melihat politik sebagai ajang transaksi. Jika tidak ada keuntungan langsung yang mereka rasakan, banyak yang lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.
Minimnya kandidat yang memiliki rekam jejak kuat dan visi jelas juga turut memengaruhi rendahnya partisipasi. Jika masyarakat merasa tidak ada calon yang benar-benar mewakili aspirasi mereka, maka ketidakpedulian terhadap pemilu menjadi pilihan yang diambil.
Selain itu, sosialisasi yang kurang maksimal semakin memperburuk situasi. Banyak pemilih, terutama generasi muda dan pemilih pemula, tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai pentingnya pemilu dan dampaknya terhadap kehidupan mereka.
Kurangnya edukasi politik membuat mereka semakin apatis terhadap proses demokrasi. Kendala teknis dan logistik pun menjadi faktor lain yang menghambat partisipasi, mulai dari daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah hingga lokasi TPS yang sulit dijangkau, membuat banyak masyarakat merasa kesulitan dalam memberikan suaranya.
Dampak dari menurunnya partisipasi politik cukup serius. Legitimasi pemerintahan yang terpilih berisiko melemah jika angka pemilih terus menurun.
Demokrasi juga bisa semakin elitis jika hanya segelintir orang yang terlibat dalam pemilu, membuka ruang bagi kelompok tertentu untuk memonopoli keputusan politik. Dalam jangka panjang, hal ini bisa memperkuat politik transaksional dan mengikis substansi demokrasi itu sendiri.
Untuk membalikkan tren ini, berbagai langkah konkret harus diambil. Pemerintah dan partai politik perlu membangun kembali kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan.
Pendidikan politik juga harus diperkuat, terutama di kalangan generasi muda, agar mereka memahami pentingnya demokrasi dan keterlibatan aktif dalam pemilu. Pemanfaatan media digital untuk kampanye yang lebih masif juga menjadi langkah penting dalam menjangkau pemilih yang akrab dengan teknologi.
Perbaikan sistem pemilu juga perlu dilakukan, termasuk memastikan kemudahan akses ke TPS dan mempertimbangkan solusi seperti pemungutan suara elektronik. Selain itu, partai politik harus lebih selektif dalam mengusung calon, dengan memastikan bahwa kandidat yang diajukan memiliki kredibilitas, rekam jejak baik, serta visi yang jelas bagi kemajuan daerah yang dipimpinnya.
Menurunnya partisipasi dalam Pilkada 2024 merupakan peringatan serius bagi demokrasi Indonesia. Jika tren ini terus berlanjut, krisis keterlibatan politik bisa semakin dalam.
Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan pemilu tetap menjadi alat utama dalam menentukan arah bangsa. Demokrasi hanya akan hidup jika setiap suara benar-benar memiliki makna.***
