BRANDA.CO.ID – Kota Sukabumi mengalami inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 1,77 persen pada Maret 2025, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,30.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkot Sukabumi Erni Agus Riyani, mengungkapkan, inflasi dipicu kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran.
Diantaranya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,17 persen.
Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,07 persen. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,94 persen.
Kelompok kesehatan sebesar 4,42 persen. Kelompok transportasi sebesar 1,03 persen.
Kemudian, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 4,56 persen.
Kelompok pendidikan sebesar 4,46 persen. kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,62 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,04 persen.
“Kalau inflasi tertinggi ada di kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,04 persen, dengan IHK sebesar 118,21. Itu masih berdasarkan data dari BPS,”terang Erni kepada wartawan, Jumat, (11/4/2024).
Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi, sambung Erni, pada Maret 2025, sebagian komoditas alami kenaikan harga.
Diantaranya, cabai hijau, cabai rawit, telur ayam, bawang merah dan putih, daging sapi, kentang, bawang bombay, dan daging ayam.
“Sebagian besar di bulan Maret 2025, sebagian komoditas terjadi lonjakan harga,”terangnya.
Meskipun saat ini nilai inflasi Kota Sukabumi masih tergolong aman, aku Erni, Pemkot SUkabumi bersama lintas sektoral akan terus melakukan pengendalian.
Seperti halnya, melakukan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yg efektif antar stakeholder terkait.
Terpenting tambahnya, dalam pengendalian inflasi, pihaknya bersama dinas dan lembaga lainya akan terus melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan, serta melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum.
“Termasuk, menganalisis stabilitas permasalahan perekonomian daerah, yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa,”pungkasnya. (Ist)
