BRANDA.CO.ID – Peci, yang juga dikenal sebagai kopiah atau songkok, lebih dari sekadar penutup kepala biasa di Indonesia. Dari awalnya digunakan sebagai pelengkap ibadah, benda ini telah bertransformasi menjadi simbol identitas nasional, perjuangan, dan budaya yang tak terpisahkan dari sejarah bangsa.
Sejarah masuknya peci ke Nusantara masih menjadi perdebatan. Salah satu pandangan menyebutkan bahwa ia diperkenalkan oleh para pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam di wilayah Asia Tenggara, khususnya Tanah Melayu pada abad ke-14 atau ke-15.
Para pedagang ini sering menggunakan penutup kepala sejenis turban, peci, atau kopiah yang kemudian diadopsi dan dimodifikasi oleh masyarakat lokal.
Ada pula yang berpendapat bahwa benda ini di Indonesia diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho pada abad ke-14, atau bahkan oleh Sunan Kalijaga dalam konteks penyebaran Islam di Jawa.
Pada awalnya, peci lazim digunakan oleh masyarakat Muslim sebagai penutup kepala saat beribadah, terutama salat, untuk menjaga kekhusyukan dan kesopanan.
Benda ini dianggap sebagai wujud penghormatan terhadap tradisi ulama dan tokoh agama, yang berperan penting dalam menyebarkan nilai-nilai Islam.
Perannya mengalami pergeseran signifikan pada masa pergerakan nasional. benda yang semula identik dengan kaum santri dan ulama, mulai menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda.
Tokoh-tokoh pergerakan nasional, terutama Ir. Soekarno, memainkan peran krusial dalam mengangkat peci dari sekadar atribut keagamaan menjadi simbol nasionalisme dan persatuan.
Soekarno, presiden pertama Indonesia, menjadikan peci hitam sebagai ciri khasnya. Ia sering mengenakan benda ini dalam berbagai kesempatan resmi, bahkan saat pidato penting seperti “Indonesia Menggugat” di depan pengadilan.
Bagi Soekarno, benda ini adalah “ciri khas saya, simbol nasionalisme kami.” Ia bahkan mengombinasikannya dengan jas dan dasi, untuk menunjukkan kesetaraan antara bangsa Indonesia yang terjajah dengan penjajah Belanda.
Keputusan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa peci bukan lagi hanya milik golongan tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, atau status sosial.
