BRANDA.CO.ID – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (12/8), membahas strategi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta penguatan kinerja fiskal daerah.
Pertemuan ini menghasilkan sejumlah arahan strategis yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, khususnya dalam meningkatkan kinerja pembangunan dan memperkuat posisi fiskal daerah.
Dalam pernyataannya, Ayep Zaki mengungkapkan, Kemendagri memberikan ruang bagi daerah untuk lebih kreatif dalam merancang program pembangunan. Pemerintah pusat juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah menuju kemandirian fiskal.
“Saat ini komposisi fiskal kita masih bergantung pada transfer daerah sebesar 65 persen, sementara PAD baru mencapai 35 persen. InsyaAllah dalam lima tahun ke depan kita akan berusaha agar PAD bisa menembus di atas 50 persen,” ujarnya.
Ayep menyebutkan bahwa ada tanda-tanda positif, di mana dalam enam bulan terakhir tercatat kenaikan fiskal murni sebesar 60 persen.
Namun demikian, ia tidak menampik adanya tantangan. Salah satunya adalah penurunan pendapatan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang disebabkan oleh perubahan regulasi BPJS serta proses rehabilitasi ruang oleh pihak Kris selama empat bulan terakhir.
“Walau omset menurun, kualitas pelayanan justru mengalami peningkatan dibanding sebelumnya,” jelas Ayep.
Ia juga menekankan pentingnya kinerja lembaga seperti BLUD, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Pusat Daerah (Pusda), yang diharapkan terus mencatatkan keuntungan dan dikelola secara profesional. Pemkot Sukabumi, kata Ayep, akan rutin menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga tersebut dua kali setahun.
“Untuk tahun ini, laporan kinerja bulan Juli 2025 akan kami sampaikan pada akhir Agustus mendatang,” tambahnya.
Dalam upaya meningkatkan PAD, Ayep menegaskan tidak akan menaikkan pajak, melainkan fokus pada optimalisasi kepatuhan wajib pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Kita ingin semua wajib pajak jujur membayar. Tahun ini, kita akan evaluasi hasil pungutannya secara menyeluruh,” tegasnya.
Menurut Ayep, pelaporan yang akurat dan komprehensif kepada Kemendagri sangat penting untuk memastikan pembangunan Kota Sukabumi selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.
“Semua ini agar Kota Sukabumi tegak lurus dalam pembangunan yang berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. *
