BRANDA.CO.ID – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi lintas sektor bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak, Jumat (6/2/2026).
Rapat koordinasi yang berlangsung di Mabes Polri ini menjadi langkah strategis dalam mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani jagung binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.
Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia.
Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo. Ia menegaskan bahwa capaian swasembada jagung pakan ternak tanpa impor pada tahun 2025 menjadi pijakan penting untuk memperkuat strategi tahun 2026.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025. Rakor ini menjadi forum konsolidasi dan kolaborasi agar strategi 2026 bisa berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sisi hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani jagung (Poktan) dan lembaga pembiayaan guna mengatasi kendala permodalan. Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani ke perbankan.
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, termasuk Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.
Sementara itu, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko yang mewakili Himbara menyampaikan bahwa pada tahun 2026, BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.
Tidak hanya fokus pada pembiayaan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjerat tengkulak dengan harga rendah melalui kerja sama dengan Perum Bulog sebagai offtaker.
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini berhasil mendorong pembelian jagung sesuai HPP Bulog, yakni Rp6.400 per kilogram,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi jagung nasional, tetapi juga mengoptimalkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan melalui pendampingan manajerial dan tata kelola usaha yang sehat.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak sebagai salah satu pilar strategis ketahanan pangan nasional. (Rls)
