BRANDA.CO.ID – Konsistensi Pemerintah Kota Sukabumi dalam menjaga tata kelola keuangan kembali mendapat pengakuan. Kota Sukabumi sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan ini menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut.
Predikat tertinggi dalam audit keuangan negara tersebut diterima pada Selasa (9/6/2026), sekaligus menegaskan komitmen Pemkot Sukabumi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Opini WTP merupakan penilaian BPK yang menyatakan laporan keuangan pemerintah telah disusun dan disajikan secara wajar berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
Predikat ini juga menunjukkan bahwa penggunaan anggaran daerah didukung administrasi yang tertib, bukti yang lengkap, serta sistem pengawasan yang berjalan efektif.
Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menyebut capaian tersebut bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan uang rakyat.
“Raihan WTP ke-12 ini adalah buah dari kerja keras, kedisiplinan, dan integritas seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Opini WTP merupakan bentuk pertanggungjawaban nyata kami kepada masyarakat bahwa uang rakyat dikelola dengan benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ayep Zaki.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut tidak diraih secara instan. Capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya pembenahan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat sistem informasi keuangan melalui digitalisasi berbagai proses pemerintahan, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga penatausahaan keuangan.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga terus dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pembinaan kepada perangkat daerah, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Ayep menegaskan, capaian WTP ke-12 harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Capaian WTP ke-12 ini adalah bukti bahwa integritas dalam bekerja telah menjadi budaya di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar selaras dengan tata kelola keuangan yang baik, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh warga Sukabumi,” katanya.
Meski kembali meraih opini WTP, Pemkot Sukabumi tidak ingin berpuas diri. Berbagai langkah perbaikan dan penguatan sistem pengelolaan keuangan akan terus dilakukan guna mendukung program pembangunan yang lebih efektif, inovatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Bagi Pemkot Sukabumi, opini WTP bukan sekadar prestasi tahunan, melainkan fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar digunakan demi kesejahteraan warga. (Rls)
