BRANDA.CO.ID – Pendidikan demokrasi tidak hanya bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat saat pemilu, tetapi juga membangun kesadaran warga untuk mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan.
Pemahaman yang baik mengenai demokrasi dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PAN, Hj. Dessy Susilawaty, S.Pd.I, saat ditemui Branda.co.id di Kota Sukabumi, Kamis (16/7/2026).
Menurut Dessy, demokrasi sejatinya tidak berhenti di bilik suara. Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, memberikan kritik yang membangun, hingga mengawasi jalannya pemerintahan.
“Demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin saat pemilu. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat memahami hak dan kewajibannya, berani menyampaikan aspirasi, serta ikut mengawasi jalannya pemerintahan demi kepentingan bersama,” ujarnya.
Ia menilai, masyarakat yang memiliki pemahaman demokrasi akan lebih berani menyampaikan usulan pembangunan serta memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Menurutnya, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar setiap kebijakan benar-benar sesuai kebutuhan publik.
“Partisipasi masyarakat merupakan fondasi penting dalam demokrasi. Semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk terlibat, maka pembangunan akan semakin tepat sasaran karena didasarkan pada kebutuhan riil warga,” katanya.
Dessy mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai saluran aspirasi yang telah disediakan pemerintah maupun DPRD agar demokrasi berjalan sehat dan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas.
