BRANDA.CO.ID – Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum Fraksi di Ruang Paripurna DPRD Kota Sukabumi. Rabu (1/11/2023).
Kang Tutus, sapaan akrab Kusuma Hartadji, menuturkan, pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Artinya, kebijakannya difokuskan pada penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan angka prevalensi tengkes, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi di daerah.
“Jadi, tadi atas pertanyaan dan pernyataan fraksi-fraksi, hampir semua telah tertuang di dalam RPJMD. Program-program strategis juga diusulkan. Jawaban kita juga terkait dengan program prioritas di Kota Sukabumi, meliputi penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan angka prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan investasi,” kata Kang Tutus.
Kang Tutus menjelaskan, penuntasan program-program prioritas sudah tertuang di dalam R-APBD Tahun Anggaran 2024 dan sudah mulai muncul angka-angkanya. Sebab bagaimanapun juga, pemerintah ini terdiri dari eksekutif dan legislatif.
“Legislatif merupakan lembaga yang akan terus mengawal kita dalam membangun Kota Sukabumi ke arah yang lebih baik,” jelasnya.
Penjabat Wali Kota Sukabumi, lebih lanjut menyebutkan, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 harus mengacu pada penyelarasan dengan program-program pusat. Ini berhubungan dengan dukungan dari pusat dan provinsi.
Di samping itu, keterbatasan anggaran juga menjadi alasan bagi Pemerintah Kota Sukabumi untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD saja. Namun juga disarankan oleh beberapa fraksi juga tetapi kita bisa berkolaborasi dengan pihak lain, agar pendapatan kita bertambah, imbasnya untuk kesejahteraan masyarakat,” sebut dia.
Strategi untuk tahun 2024, sejumlah inovasi akan terus dikembangkan di Kota Sukabumi, ini menjadi salah satu cara untuk mendapatkan dana transfer daerah dan dari pusat ketika program yang berkaitan dengan inovasi daerah muncul.
“ Hal lainnya, investasi juga terbuka, termasuk dalam hal perizinan. Kita akan mempercepatnya, karena dalam investasi ini ada peluang-peluang untuk menambah pendapatan. Hubungan antara pemerintah dan swasta akan saling menguntungkan,” pungkasnya.***
