BRANDA.CO.ID – Operasi gabungan pemeriksaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Sukabumi berhasil menjaring 1.528 kendaraan dalam tiga hari pelaksanaan, pada 9–11 November 2026. Dari kegiatan tersebut, petugas mencatat penerimaan pajak sebesar Rp93.267.100 melalui pembayaran langsung di lokasi.
Operasi yang dikoordinasikan Pemerintah Kota Sukabumi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) itu menyasar sejumlah titik, yakni Superindo Ciaul dan Jalan Cemerlang. Kegiatan tersebut melibatkan Satlantas Polres Sukabumi Kota, Subdenpom III/1-2 Sukabumi, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Sukabumi, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, serta Bank BJB.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian (Rendal) BPKPD Kota Sukabumi, Rahmat Hidayat, mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan sekaligus menindaklanjuti tunggakan PKB.
“Selama tiga hari pelaksanaan, sebanyak 1.528 kendaraan telah diperiksa. Dari jumlah tersebut, 119 kendaraan melakukan pembayaran pajak langsung di lokasi dengan total penerimaan Rp93.267.100. Ini menunjukkan operasi gabungan menjadi salah satu upaya mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak,” ujarnya.
Selain pembayaran langsung, petugas juga mencatat 87 kendaraan yang pemiliknya menyatakan kesanggupan untuk membayar pajak. Jumlah tersebut terdiri atas 39 kendaraan roda dua dan 48 kendaraan roda empat.
Secara keseluruhan, dari 1.528 kendaraan yang diperiksa, sebanyak 1.078 merupakan kendaraan roda dua dan 450 lainnya kendaraan roda empat. Adapun pembayaran pajak langsung di lokasi dilakukan oleh pemilik 119 kendaraan, yang terdiri atas 96 kendaraan roda dua dan 19 kendaraan roda empat.
Rahmat menegaskan, kegiatan tersebut akan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dari sektor opsen PKB. Terlebih, pembiayaan operasi tersebut bersumber dari skema cost sharing Opsen PKB Tahun 2026.
“Harapannya, masyarakat semakin sadar bahwa pajak kendaraan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Kepatuhan ini penting karena penerimaan pajak akan kembali mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah,” pungkasnya.***
