BRANDA.CO.ID – Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Bappeda Kota Sukabumi kali ini berbeda dari biasanya. Dalam FGD 2024 ini, Bappeda Kota Sukabumi melibatkan kelompok rentan seperti, disabilitas, lansia, perempuan dan anak.
Acara digelar Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi di Hotel Horison Kota Sukabumi, Rabu (6/11/2024).
Hadir dalam acara tersebut Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji dan Kepala Bappeda Kota Sukabumi Asep Suhendrawan, dan unsur lainnya.
”Sejalan dengan RPJPD Kota Sukabumi tahun 2025-2045 dan visi kota adalah menjadikan Sukabumi kota kreatif, unggul, berbudaya dan berkelanjutan,” ujar Pj Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji.
Dalam kerangka mewujudkan visi ini, pemkot memilki delapan misi utama diantaranya mengembangkan sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing, mempercepat transformasi ekonomi yang berkeadilan, menyediakan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan hingga meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan.
Berdasarkan data terkini kata Kusmana, jumlah penduduk Kota Sukabumi mencapai 367.457 jiwa, terdiri dari 182.826 perempuan, 184.631 laki laki dan kelompok rentan lainnya 118.749 anak 40.816 lansia, dan penyandang disabilitas 436 orang. Angka ini jadi landasan penting dalam membuat kebijakan menyeluruh dan tepat sasaran bagi seluruh warga Kota Sukabumi tanpa terkecuali.
”Dalam arah pembangunan, berfokus pada peningkatan kualitas anak, keluarga, pemuda dan gender,” kata Kusmana. Dengan arah kebijakan melalui empat tahapan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Sukabumi Asep Suhendrawan menjelaskan, Kegiatan ini untuk membangun Kota Sukabumi yang lebih adil dan ramah bagi seluruh kelompok yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Mereka dilibatkan karena di sistem undang-undang perencaan nasional pembangunan ini dari mulai kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi perlu melibatkan kelompok masyarakat,” kata dia.
Tujuanya, agar hasil pembangunan tersebut bisa dilaksankan secara inklusi atau bisa dirasakan oleh semua pihak, termasuk kelompok rentan
“Makanya dari awal perencanaan kita mengundang mereka agar kebutuhan-kebutuhan baik disabilitas, lansia, perempuan dan anak bisa menjadi bahan dokumen pelaksanaan kegiatan,”imbuhnya.
Lanjut Asep, Hal itu bukan sebagai bahan pihaknya melakukan perencanaan untuk dokumen pelaksanaan kegiatan 1 tahun saja tapi dokumen pelaksanaan 5 tahun dan untuk penyusunan dokumen perencanaan 20 tahun mendatang.
“Disinikan kita melibatkan 11 perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, PU. Nah inikan contoh disaat kita membuat trotoar disedian jalan untuk disabilitas semacam itulah kegiatan-kegiatan yang akan kita tuangkan kedepan,”tandasnya.***
