BRANDA.CO.ID – Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ir. Hj. Metty Triantika, bersama seluruh anggota Komisi I DPRD Cianjur menyerahkan berkas aspirasi tenaga honorer R2 dan R3 ke DPR-RI.
Penyerahan aspirasi itu bertepatan dengan aksi demonstrasi para honorer se-Indonesia di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2024).
Kehadiran Metty bersama rombongan termasuk Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur, Muhammad Isnaeni dan sekretaris, Asep Riyatman, merupakan wujud nyata komitmen DPRD Kabupaten Cianjur dalam mendukung perjuangan para tenaga honorer yang menuntut kejelasan status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Metty menegaskan bahwa perjuangan tenaga honorer harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Ia mengaku sengaja datang bersama rekan-rekannya di Komisi I DPRD Kab. Cianjur untuk memberikan dukungan penuh kepada rekan-rekan honorer R2 dan R3.
“Saya berharap semua pihak terkait dapat mendengarkan apa yang menjadi tuntutan dan harapan mereka, karena ini menyangkut masa depan mereka yang telah berdedikasi penuh untuk negara,” ujar Bendahara Umum DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat itu.
Dalam kesempatan tersebut, Metty menyerahkan dokumen Berita Acara Kesepakatan (BAK) No. 001/BAK/AHI/I/2025 kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong.
Dokumen ini memuat dua poin utama, yakni percepatan pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3 berbasis database Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan masa kerja mereka, serta komitmen untuk menunda rekrutmen CPNS dan PPPK formasi umum hingga pengangkatan honorer selesai dilakukan.
Bahtra Banong, yang menerima aspirasi tersebut, menyatakan bahwa dokumen dan tuntutan yang diajukan akan menjadi bahan pembahasan penting di tingkat Komisi II DPR RI.
“Aspirasi ini sudah saya terima, dan saya akan menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait. Hampir semua keluhan ini relevan dengan agenda pembahasan mendatang,” ujar Bahtra.
Ribuan tenaga honorer yang tergabung dalam aksi ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Cianjur, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Tangerang, Indramayu, Banten dan lain-lain.
Para honorer memprotes kebijakan pemerintah yang hanya memberikan status PPPK paruh waktu kepada tenaga honorer R2 dan R3 sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025. Kebijakan tersebut dianggap tidak memadai dan tidak mencerminkan penghargaan atas dedikasi para honorer.
Dalam aksi ini, massa menuntut pemerintah segera mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN sebagai turunan dari Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023.
Mereka juga mendesak diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) khusus untuk mengangkat tenaga Non-ASN yang telah terdaftar dalam database BKN menjadi PPPK penuh waktu.
Selain itu, massa aksi meminta agar rekrutmen CPNS tahun 2025 dihentikan sementara hingga seluruh honorer R2 dan R3 selesai diangkat, serta pemerintah mengoptimalkan anggaran dan formasi untuk keperluan tersebut.
Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 Kabupaten Cianjur, Heryawan Yusup, menyampaikan bahwa aksi ini adalah bagian dari perjuangan panjang untuk keadilan.
“Kami telah bekerja untuk negara ini dengan dedikasi penuh, meskipun status kami tidak dihargai sebagaimana mestinya. Kami berharap pemerintah mendengar dan memenuhi tuntutan kami,” tegasnya.***
