BRANDA.CO.ID – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi komisi IV fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Uden Abdunatsir menampung aspirasi masyarakat melalui reses kedua di Bale Sawala Ranji Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Rabu (7/5/2025).
“Hari ini adalah reses DPRD Kabupaten Sukabumi. Yang disampaikan kepada masyarakat yakni fungsi dan peran kita untuk masyarakat yakni pengawasan, pengangguran dan pembuatan Undang-undang daerah,”kata Uden Abdunatsir kepada wartawan usai kegiatan.
Dalam resesnya, turut hadir Anggota Komisi IV DPR RI dari PKS, drh. H. Slamet dan Kades Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Dadan Apriandani.
Pria yang akrab disapa kang Natsir itu respon dan menerima berbagai aspirasi yang disampaikan oleh warga.
“Yang disampaikan cukup banyak, yang pertama masalah harga hasil pertanian. Jadi masyarakat itu butuh kepastian,q karena hari ini yang terjadi harga produksi pertanian tidak seimbang dengan harga jual,”ujarnya.
Selian itu, lanjut Kang Natsir, masyarakat menyampaikan keluhan terkait BPJS PBI yang sampai saat ini masih menjadi menjadi permasalahan karena banyak yang tidak aktif.
“Insya Allah kita akan mengadakan dialog dengan pihak terkait untuk mencarikan solusi. Langkah-langkahnya sudah kita persiapkan,”imbuhnya.
Kang Natsir berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses tersebut, agar ke depan warga, khususnya petani, tidak lagi terbebani oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka.
“Insya Allah, kita akan terus kawal dan perjuangkan agar aspirasi masyarakat ini bisa diwujudkan. Saya ingin program dari pemerintah pusat benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tandasnya.
Kepala Desa Kebonpedes, Dadan Apriandani mengatakan, bahwa masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan reses ini. Menurutnya, banyak warga yang menyampaikan keluhan, terutama terkait layanan BPJS Kesehatan dan sektor pertanian.
“Salah satu keluhan utama masyarakat adalah terkait pencabutan UHC (Universal Health Coverage), yang menyebabkan banyak warga tidak bisa menggunakan BPJS saat berobat. Meskipun sudah ada surat edaran dari Gubernur Jawa Barat, nyatanya pelayanan kesehatan masih menyulitkan warga,” kata Dadan.
Selain itu, isu lain yang turut mencuat adalah persoalan di bidang pertanian. Masyarakat mengeluhkan kurangnya sosialisasi program ketahanan pangan, serta rendahnya harga jual gabah yang diterima petani. Banyak petani masih menjual hasil panen mereka kepada tengkulak dengan harga Rp4.500 hingga Rp5.000 per kilogram, jauh di bawah harga pembelian pemerintah melalui Bulog sebesar Rp6.500.
“Petani menjual ke tengkulak karena sebelumnya meminjam dana talang untuk kebutuhan produksi, sehingga terpaksa melepas gabahnya dengan harga di bawah standar,” ujarnya.
Sebab itu, pihaknya bersama tiga pilar, yakni kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas akan berupaya menjembatani petani untuk langsung menjual gabah ke Bulog agar harga jual lebih layak dan sesuai kebijakan pemerintah.
“Kami akan menyasar langsung para petani agar penyerapan gabah ke Bulog bisa maksimal. Kami berharap melalui reses ini, aspirasi warga, baik di bidang pertanian maupun pemberdayaan, dapat segera direalisasikan,” pungkasnya. (Her)
