BRANDA.CO.ID – Banyaknya aduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi SP4N-LAPOR justru menjadi catatan positif bagi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi.
Di tengah keterbatasan personel dan anggaran, seluruh laporan yang masuk tetap ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Dishub Kota Sukabumi, Iskandar Ifha, mengatakan sepanjang periode terakhir terdapat 11 pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Dishub melalui SP4N-LAPOR. Seluruh laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh jajarannya.
“Semua pengaduan yang masuk melalui SP4N-LAPOR kita tindak lanjuti. Dari 11 pengaduan yang masuk, semuanya sudah ditangani. Kalau belum ditindaklanjuti pasti akan muncul catatan dalam sistem,” kata Iskandar, saat dihubungi melalui sambungan selullar, Jumat (5/6/2026).
Menurut Iskandar, banyaknya aduan yang disampaikan masyarakat menunjukkan bahwa warga masih memiliki kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus percaya bahwa pemerintah akan merespons setiap laporan yang disampaikan.
“Kalau saya melihatnya secara positif. Artinya masyarakat masih mau mengadukan permasalahan yang mereka hadapi. Itu sesuatu yang baik karena menunjukkan masih ada kepercayaan dan harapan kepada pemerintah,” katanya.
Iskandar mengakui, pelayanan Dishub Kota Sukabumu belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi tantangan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Memang kami belum optimal. Ada kendala personel dan anggaran, tetapi itu bukan alasan untuk mengabaikan laporan masyarakat. Semua tetap kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Iskandar menjelaskan, sebagian besar laporan yang masuk berkaitan dengan Penerangan Jalan Umum (PJU), seperti lampu jalan yang mati atau mengalami gangguan. Selain itu, terdapat pula aduan mengenai kerawanan lalu lintas dan parkir sembarangan.
“Mayoritas pengaduan terkait PJU. Ketika ada laporan lampu jalan mati atau bermasalah, kami langsung cek dan tindak lanjuti ke lapangan. Selain itu ada juga laporan terkait kerawanan lalu lintas dan kendaraan yang parkir sembarangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Iskandar menegaskan pihaknya tidak pernah anti terhadap kritik maupun pengaduan masyarakat. Justru laporan yang masuk menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
“Jangan sampai masyarakat malas mengadu karena merasa laporannya tidak ditindaklanjuti. Kalau masyarakat masih mau melapor dan kami bisa langsung merespons, itu berarti ada hubungan yang baik antara pemerintah dan warga,” ungkapnya.
Selain melalui SP4N-LAPOR, masyarakat juga dapat menyampaikan keluhan melalui berbagai kanal lain, seperti media sosial maupun pesan langsung kepada pejabat Dishub. Namun seluruh laporan tetap diteruskan kepada bidang yang berwenang agar penanganannya lebih cepat dan tepat.
“Terkait PJU kami koordinasikan dengan bidang yang membidanginya. Kalau masalah lalu lintas, kami teruskan ke bidang lalu lintas. Intinya satu pintu dan langsung ditangani oleh pengampunya,” katanya.
Iskandar mengungkapkan, tidak sedikit laporan masyarakat terkait lampu jalan yang berada di ruas jalan milik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Meski bukan menjadi kewenangan kota, Dishub kerap tetap turun tangan membantu melakukan perbaikan demi kepentingan masyarakat.
“Banyak aduan PJU yang sebenarnya berada di jalan provinsi atau nasional. Itu bukan kewenangan kami, tetapi karena masyarakat mengadu, kami upayakan membantu memperbaikinya sambil mengusulkan penanganannya ke pihak yang berwenang,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran membuat ketersediaan komponen PJU juga semakin terbatas.
Untuk menyiasatinya, Dishub mengoptimalkan kemampuan teknisi internal agar kerusakan bisa diperbaiki tanpa harus selalu membeli komponen baru.
“Komponen masih ada, tetapi terbatas. Karena itu kami sangat berhemat. Kadang-kadang teknisi kami memperbaiki sendiri komponen yang rusak di lapangan sehingga tidak perlu membeli yang baru,” pungkasnya.***
