BRANDA.CO.ID – Sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga dakwah, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat menggelar aksi damai bertajuk Tolak LGBT di Tatar Santri di depan Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Kamis (6/8/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan aspirasi terkait nilai-nilai agama, moral, dan budaya yang mereka yakini. Mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten Cianjur dan DPRD memberikan perhatian terhadap aspirasi yang disuarakan.
Aksi berlangsung melalui penyampaian orasi secara bergantian. Setelah itu, perwakilan peserta aksi diterima sejumlah anggota DPRD Kabupaten Cianjur untuk mengikuti audiensi dan menyampaikan aspirasi secara langsung.
Koordinator lapangan, Ustaz Sobihim, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara damai dan melalui mekanisme yang berlaku.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi secara santun dan konstitusional. Harapan kami, aspirasi masyarakat ini dapat didengar dan menjadi perhatian DPRD serta pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, salah seorang orator, Dr. H. Ahmad Yani, menekankan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban, menghormati hukum, serta menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan DPRD Kabupaten Cianjur mengapresiasi penyampaian aspirasi yang berlangsung kondusif. Aspirasi yang disampaikan peserta aksi disebut akan dicatat, dipelajari, dan diteruskan kepada alat kelengkapan dewan serta pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, H. Lepi, menyatakan DPRD terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, setiap aspirasi yang masuk perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku,” ujar Lepi dalam forum audiensi.
Audiensi tersebut menjadi ruang bagi perwakilan massa untuk menyampaikan pandangan secara langsung kepada wakil rakyat. Namun, tindak lanjut atas aspirasi tersebut tetap bergantung pada pembahasan dan kewenangan lembaga terkait.
Aksi damai itu berakhir setelah penyampaian hasil audiensi kepada peserta. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib dan damai. Penyampaian aspirasi tersebut menjadi bagian dari dinamika kehidupan demokrasi di Kabupaten Cianjur. Dalam prosesnya, ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah diperlukan agar perbedaan pandangan dapat disampaikan secara bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hukum serta hak dan martabat setiap warga. ***
