BRANDA.CO.ID – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2026 mulai memasuki tahapan pembahasan legislatif. DPRD Kabupaten Cianjur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026, Senin (7/9/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Cianjur tersebut dihadiri jajaran wakil ketua dan anggota DPRD, Bupati Cianjur dr. Mohammad Wahyu Ferdian, serta perwakilan perangkat daerah terkait.
Dalam penyampaiannya, Bupati Wahyu Ferdian menegaskan bahwa perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi daerah, kebutuhan pembangunan, serta prioritas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, penyesuaian anggaran harus dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan transparansi dan manfaat program bagi masyarakat.
“Perubahan APBD ini kita arahkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan dengan kondisi serta kebutuhan pembangunan yang berkembang. Yang terpenting, setiap kebijakan anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Cianjur,” ujar Wahyu.
Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap tahapan perubahan anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Pembahasan tersebut menjadi tahapan penting untuk mengevaluasi sekaligus menyesuaikan arah kebijakan belanja daerah agar program yang direncanakan tetap relevan dengan kebutuhan pembangunan sepanjang 2026.
Setelah nota pengantar disampaikan dalam rapat paripurna, Raperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Cianjur sesuai mekanisme yang berlaku.
Bupati Wahyu berharap proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif dapat berlangsung terbuka dan konstruktif. Sinergi kedua lembaga dinilai penting untuk memastikan kebijakan anggaran yang disepakati mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pembahasan selanjutnya tentu akan dilakukan bersama DPRD. Kami berharap prosesnya berjalan dengan baik, terbuka dan konstruktif, sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Cianjur,” katanya.***
