BRANDA.CO.ID — Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai langkah inovatif yang dicanangkan untuk memaksimalkan performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satu rencana strategis yang tengah menjadi sorotan adalah wacana pembentukan sistem holding bagi perusahaan-perusahaan pelat merah milik Pemprov Jabar
Dukungan tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi III DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari. Menurut legislator PDI Perjuangan ini, integrasi BUMD melalui mekanisme holding bernilai krusial guna membenahi manajemen tata kelola internal serta mendongkrak kualitas pelayanan kepada masyarakat
“Langkah ini dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan potensi besar yang dimiliki, BUMD sudah seharusnya dikelola lebih optimal dan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi kemajuan daerah,” ujar Ineu di kutip dari detikcom.
Senada dengan pandangan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Jabar dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hj. Dessy Susilawaty, S.Pd.I., menambahkan, restrukturisasi BUMD ini harus menjadi momentum evaluasi total. Ia menilai skema holding dapat memperkuat struktur permodalan dan efisiensi bisnis, terutama bagi lini usaha yang selama ini kinerjanya belum maksimal
Sebagai wakil rakyat dari Dapil V (Kota dan Kabupaten Sukabumi), Dessy mengingatkan agar proses pembentukan holding ini dilandasi oleh kajian mendalam dan pemetaan potensi yang objektif. Ia tidak ingin kebijakan ini justru membebani BUMD sehat yang sudah mapan menyumbang PAD
“Inovasi ini sangat bagus, namun eksekusinya harus profesional dan bebas dari kepentingan non-bisnis. Komisi III akan terus mengawal dan mengawasi setiap tahapannya agar BUMD benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan,” pungkas Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPW PAN Jabar itu. (***)
