BRANDA.CO.ID – Ancaman terhadap anak kini tidak hanya hadir di lingkungan fisik, tetapi juga merambah ruang digital. Perundungan siber (cyberbullying) menjadi salah satu persoalan serius yang membutuhkan perhatian ekstra dari keluarga dan masyarakat.
Berangkat dari kepedulian tersebut, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Angkatan 2026 Universitas Nusa Putra Sukabumi menggelar Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Kegiatan berupa penyuluhan hukum dan penyaluran santunan pendidikan ini berlangsung di Aula Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (14/11/2026).
Mengusung tema “Perlindungan Hukum bagi Anak di Bawah Umur dan Ruang Digital Bersama Masyarakat Gede Pangrango”, kegiatan ini menjadi wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Penyuluhan difokuskan untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dari risiko kejahatan digital. Para orang tua didorong memahami pola pengawasan dan pendampingan agar anak tidak terjerumus menjadi korban maupun pelaku perundungan siber.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra Sukabumi, Dr. Bram Bachrum Baan, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab kampus dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Menurut Bram, penyuluhan hukum bukan sekadar forum penyampaian materi akademis, melainkan sarana membangun kesadaran hukum warga terhadap dinamika persoalan di lingkungan mereka.
“Kami berharap orang tua memahami cara melindungi anak-anaknya dari kejahatan siber, khususnya cyberbullying. Tidak hanya orang tua, anak-anak usia sekolah juga perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai persoalan tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, agenda PKM ini rutin digelar setiap semester dengan tema yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat. Bram menegaskan, pemilihan Desa Gede Pangrango bukan dilatarbelakangi laporan kasus tertentu, melainkan sebagai langkah preventif untuk memperkuat kewaspadaan warga.
Pihak kampus juga membuka peluang kolaborasi bagi pemerintah desa lain di Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan penyuluhan maupun pendampingan hukum serupa. Sinergi ini dinilai krusial agar edukasi hukum tidak berhenti di ruang kuliah, tetapi menjangkau masyarakat luas.
Menanggapi maraknya isu perundungan di Kabupaten Sukabumi belakangan ini, Bram menilai pencegahan paling efektif harus dimulai dari keluarga.
“Deteksi dini dimulai dari pengetahuan yang memadai. Jika orang tua paham, risiko cyberbullying dapat diminimalisasi sehingga anak-anak lebih terlindungi di ruang digital,” katanya.
Sementara itu, perwakilan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra Sukabumi, Suci Pitri Aprilialisa, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kewajiban akademik mahasiswa dalam mengabdi kepada masyarakat.
Ia mengungkapkan, tema perlindungan anak dipilih berdasarkan keprihatinan mahasiswa terhadap kasus perundungan dan kekerasan anak yang masih kerap terjadi di Kabupaten Sukabumi.
“Kami sangat prihatin melihat persoalan bullying di Kabupaten Sukabumi. Melalui PKM ini, kami berharap ke depannya dapat terus turun langsung ke desa-desa untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum,” tutur Suci.(Her)
