BRANDA.CO.ID – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Cianjur menyesalkan tindakan represif yang dilakukan oleh petugas gabungan terhadap para pedagang di kawasan Bojong Meron.
Ketua PMII Cianjur, Saepul Rohman, menilai langkah aparat tersebut merupakan dampak dari sikap inkonsisten dan kurang tegasnya Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam menangani persoalan pedagang.
“Kami sangat menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan acuh dalam penanganan pedagang pasar tradisional. Akibatnya, para pedagang Bojong Meron justru menjadi korban tindakan represif,” ujar Saepul, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, sejak awal aspirasi para pedagang tidak pernah ditanggapi serius oleh pihak eksekutif, termasuk Bupati Cianjur.
Padahal, para pedagang sudah berulang kali menyampaikan keberatan terhadap rencana relokasi melalui jalur resmi ke DPRD Kabupaten Cianjur.
“Mereka sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi di DPRD. Bahkan, nota komisi dan nota fraksi DPRD pun tidak digubris oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Saepul menilai, sikap abai pemerintah ini berpotensi menimbulkan konflik di lapangan, seperti yang terjadi saat penertiban berlangsung.
“Ketika pemerintah tidak hadir secara bijak, yang terjadi adalah tindakan represif. Akhirnya, pedagang dan masyarakatlah yang menjadi korban,” tambahnya.
Ia menegaskan, PMII menolak segala bentuk kekerasan dalam proses penertiban dan meminta aparat yang terlibat untuk diproses sesuai hukum.
“Penertiban dan kekerasan adalah dua hal yang berbeda. Kami mendesak agar tindakan aparat yang melanggar hukum diusut tuntas,” katanya.***
