BRANDA.CO.ID — Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan, meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mutiara Pelabuhan Ratu 1 di wilayah Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Senin (4/5/2026).
Kunjungan ini menjadi yang pertama bagi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Sukabumi yang didatangi anggota DPR RI, sekaligus bagian dari fungsi pengawasan terhadap program strategis nasional.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada para siswa penerima manfaat di sejumlah sekolah.
Dalam kegiatan tersebut, Heri Gunawan yang juga anggota Komisi II DPR RI didampingi unsur BGN, kepala SPPI, koordinator wilayah, mitra dapur, serta pengelola Yayasan Mutiara Pelabuhan Ratu 1.
Ia menelusuri seluruh alur operasional dapur, sekaligus menyambangi langsung siswa penerima manfaat di beberapa sekolah, di antaranya MI Raudatul Fatta, MTs Negeri 1, hingga MAN 1 Kota Sukabumi.
Menurut Heri, monitoring ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap implementasi program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
“Kami ingin memastikan seluruh proses, dari penyiapan hingga distribusi, berjalan sesuai standar, termasuk kualitas gizi menu dan pengelolaan limbah,” ujarnya.
Berdasarkan hasil peninjauan, ia menilai pelaksanaan MBG di SPPG Mutiara Citamiang telah berjalan sesuai standar operasional. Meski demikian, ia mengakui dinamika di tengah masyarakat merupakan hal yang wajar dalam pelaksanaan kebijakan publik.
“Perbedaan pandangan adalah hal yang lumrah dalam demokrasi, namun secara substansi program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pusat dan implementasi di lapangan. Menurutnya, SPPG Mutiara Citamiang dapat menjadi contoh praktik baik bagi dapur MBG lainnya.
“Memang tidak semua dapur berada pada level yang sama, tetapi ini bisa menjadi rujukan standar yang harus dicapai,” ujarnya.
Heri juga menyoroti pentingnya distribusi makanan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan, serta peran tenaga ahli dalam menjaga kualitas.
“Peran ahli gizi dan tenaga profesional sangat krusial untuk memastikan makanan tetap layak konsumsi hingga diterima siswa, sekaligus mencegah risiko yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, program MBG memiliki dasar hukum yang jelas sehingga harus dijalankan secara disiplin dan akuntabel oleh seluruh pihak. Masyarakat pun diminta turut aktif melakukan pengawasan.
“Jika ditemukan pelanggaran, masyarakat dapat melaporkannya kepada BGN atau melalui Rumah Aspirasi untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan mitra Yayasan Mutiara Pelabuhan Ratu 1, Etiawati Selpi, menyambut positif kunjungan tersebut. Ia menilai kehadiran legislator menjadi dorongan moral bagi tim pengelola dapur.
“Kunjungan ini menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan,” katanya.
Ia mengungkapkan, meski terdapat kendala dalam penyediaan bahan sayuran, operasional dapur tetap berjalan dengan dukungan 47 relawan yang melayani sembilan sekolah dengan lebih dari 3.000 penerima manfaat.
“Sejauh ini operasional berjalan lancar dan kami berkomitmen menjaga kualitas serta transparansi,” pungkasnya.(Her)
