BRANDA.CO.ID – Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan penanganan persoalan sampah di Kota Sukabumi tidak bisa lagi dilakukan dengan pola lama.
Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cikundul yang telah overload membuat pemerintah daerah mulai menyiapkan skema baru berbasis pemilahan sampah dari rumah tangga.
Bobbi mengungkapkan, kondisi TPA Cikundul saat ini sudah masuk kategori darurat. Bahkan, pemerintah telah menerima surat dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait penutupan atau closing pembuangan di lokasi tersebut.
“TPA Cikundul ini sudah overload dan selama ini hanya dilakukan rekayasa. Itu pun membutuhkan anggaran yang sangat besar,” kata Bobby.
Menurutnya, skema lama pengangkutan sampah menggunakan armada truk menuju TPA sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Selain biaya operasional tinggi, pemerintah juga dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah.
“Truk membutuhkan BBM, alat berat di TPA juga menggunakan bahan bakar non-subsidi dengan biaya mahal. Mau tidak mau masyarakat harus mulai diajak memilah sampah dari rumah,” sebut dia.
Sebagai langkah awal, Pemkot Sukabumi mulai melakukan penataan sejumlah titik TPS, khususnya yang berada di jalan protokol dan kawasan strategis kota.
Pemerintah juga telah melakukan pensterilan kawasan Lapang Merdeka yang disebut berhasil menekan volume sampah hingga sekitar 50 persen.
“Yang tadinya sampah di Lapang Merdeka bisa sampai 6 ton saat akhir pekan, sekarang turun jadi sekitar 2,5 sampai 3 ton,” ungkapnya.
Bobby menjelaskan, pola penanganan sampah ke depan akan lebih difokuskan pada pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Sampah plastik diarahkan masuk ke bank sampah, sementara sampah organik dapat diolah melalui budidaya maggot maupun sistem biopori.
“Sudah banyak wilayah yang berhasil melakukan pemilahan sampah. Tinggal bagaimana kita terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, Pemkot Sukabumi juga tengah menyiapkan revitalisasi TPS 3R dengan mekanisme baru. Pemerintah berencana menghadirkan mesin pencacah plastik agar hasil pengolahan sampah dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku RDF (Refuse Derived Fuel).
“Kita sedang mencoba satu TPS 3R dulu dengan mesin baru. Mudah-mudahan ada dukungan CSR juga untuk membantu pengadaan mesin pengolah sampah,” jelas Bobby.
Ia mengakui, persoalan anggaran masih menjadi tantangan utama dalam penanganan sampah di daerah. Menurutnya, peningkatan PAD saat ini justru banyak digunakan untuk menutup kekurangan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Bobby menegaskan pemerintah tetap berupaya mencari solusi bertahap sambil mengajak masyarakat terlibat langsung dalam pengurangan sampah.
“Persoalan sampah ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Ini tanggung jawab bersama dan harus diselesaikan melalui kolaborasi semua pihak,” tandasnya.***
