BRANDA.CO.ID — Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Sukalarang menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala desa dan staf didampingi Kapolsek dan Danramil Sukalarang Kecamatan Sukalarang, Selasa (26/5/2026).
Rapat tersebut difokuskan untuk memperkuat sinergitas dan menjaga kondusifitas wilayah, sekaligus menanggapi berbagai isu yang belakangan beredar di media sosial.
Dalam rapat konsolidasi itu, dibahas sejumlah tuduhan yang berkembang, mulai dari isu pemotongan anggaran pegawai honorer kecamatan, pungutan dana terkait kegiatan PHBN, pungutan saat pengajuan siltap, hingga dugaan intervensi terhadap program ketahanan pangan desa.
Hasil rapat menyimpulkan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar. Bantahan itu diperkuat oleh pernyataan para kepala desa se-Kecamatan Sukalarang serta keterangan dari pegawai honorer kecamatan.
Kepala Desa Titisan sekaligus Ketua DPK APDESI Sukalarang, Bambang Aripin, menegaskan, pihak desa tidak pernah merasa adanya pungutan liar maupun tekanan dari pihak kecamatan.
“Sejauh ini apa yang disampaikan dalam narasi media tersebut kami sebagai kepala desa tidak merasa. Dalam kegiatan PHBN, kami memang ikut berpartisipasi dan mengetahui kebutuhan anggarannya, termasuk untuk seragam, konsumsi, maupun penginapan,” ujarnya.
Menurut Bambang, seluruh kegiatan kecamatan selama ini dilaksanakan secara bersama-sama antara pihak kecamatan dan pemerintah desa. Ia juga menepis tuduhan adanya intervensi terhadap program ketahanan pangan.
“Untuk ketahanan pangan juga tidak pernah ada intervensi. Saya sendiri memiliki Bumdes bergerak di ayam petelur dan tidak pernah memberikan sesuatu kepada Bu Camat. Bahkan kalau membutuhkan telur, Bu Camat membeli dengan uang pribadi,” katanya.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Sukalarang, Ece Suryadi. Ia memastikan tuduhan yang beredar di media sosial tidak sesuai fakta di lapangan.
“Tuduhan yang disampaikan itu tidak benar. Partisipasi dalam kegiatan merupakan bentuk dukungan kami demi keberhasilan kegiatan bersama, bukan karena adanya tekanan,” ungkapnya.
Ece juga membantah isu adanya pemberian uang terkait pengajuan siltap kepada pihak kecamatan.
“Untuk persoalan siltap, kami tidak memberikan uang kepada Bu Camat karena memang itu tugas kecamatan,” tegasnya.
Terkait program ketahanan pangan, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program di desanya berjalan sesuai mekanisme tanpa campur tangan pihak kecamatan.
“Program ketahanan pangan kami berupa pengadaan beras dan minyak. Tidak ada keterlibatan Bu Camat dalam pelaksanaannya seperti yang dituduhkan. Kalau pengawasan memang ada, karena itu memang tugas kecamatan,” jelasnya.
Forkopimcam Sukalarang berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan tetap menjaga suasana kondusif di wilayah Kecamatan Sukalarang. (Her)
