BRANDA.CO.ID — Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen memperketat pengawasan terhadap realisasi anggaran daerah. Langkah taktis dilakukan melalui optimalisasi kunjungan kerja, rapat dengar pendapat (RDP), serta evaluasi berkala guna menjamin akuntabilitas kinerja seluruh mitra kerja di sektor keuangan.
Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Dessy Susilawaty, S.Pd.I., menegaskan bahwa penguatan fungsi pengawasan ini sangat krusial untuk memastikan setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dikelola secara optimal dan transparan.
“Kami di Komisi 3 secara rutin melaksanakan evaluasi berkala, baik di dalam forum rapat dengar pendapat maupun turun langsung melalui kunjungan kerja lapangan. Ini merupakan bentuk tanggung jawab legislatif untuk memantau sejauh mana realisasi anggaran berjalan sesuai target fiskal yang disepakati,” ujar Dessy Susilawaty, Selasa (11/8/2026)
Menurut legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, fokus evaluasi saat ini diarahkan pada kinerja mitra eksekutif di sektor keuangan, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), hingga badan usaha milik daerah (BUMD) termasuk Bank BJB.
Melalui RDP yang digelar intensif, Komisi 3 membedah laporan capaian triwulan guna mendeteksi potensi kendala penyerapan anggaran maupun hambatan dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Rapat dengar pendapat bukan sekadar formalitas administrative, melainkan ruang saring untuk mengidentifikasi deviasi anggaran. Jika ada BUMD atau dinas mitra yang capaian kinerjanya belum maksimal, kami langsung formulasikan rekomendasi strategis dalam rapat tersebut,” lanjut wakil rakyat dari Dapil V (Kota dan Kabupaten Sukabumi) ini.
Tidak hanya mengandalkan paparan data di atas meja, Dessy menambahkan bahwa kunjungan kerja ke unit-unit layanan pengumpul pajak dan pengelolaan aset di daerah menjadi agenda yang tidak terpisahkan. Langkah fisik ini diambil untuk mencocokkan realitas lapangan dengan laporan yang diterima dewan.
“Kunjungan kerja membuat kami bisa melihat langsung kendala riil di lapangan. Sinergi antara evaluasi berkala, RDP, dan pemantauan lapangan inilah yang menjadi instrumen utama kami agar pengelolaan keuangan di Jawa Barat tetap sehat, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Dessy.(***)
