BRANDA.CO.ID – BGN melakukan pemutakhiran sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis. Dalam penataan tersebut, sebanyak 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dikeluarkan dari daftar penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, keputusan pencopotan daftar sekolah dari MBG tersebut dilakukan setelah pihaknya melakukan pendataan dan pemetaan, terhadap satuan pendidikan di Indonesia.
Mayoritas sekolah yang dikeluarkan dari daftar penerima MBG merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah yang memiliki kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang dinilai sudah mampu secara finansial.
Sudaryono menjelaskan, sekolah-sekolah tersebut dianggap bukan menjadi prioritas utama penerima program karena sebagian di antaranya telah memiliki kemampuan finansial secara mandiri.
Dengan kata lain, pencoretan tersebut bukan berarti program MBG dihentikan secara keseluruhan di sekolah-sekolah, melainkan merupakan bagian dari penataan sasaran penerima manfaat agar program dapat diberikan kepada kelompok yang lebih membutuhkan.
Sekolah swasta bertaraf internasional menjadi salah satu kelompok yang banyak dikeluarkan dari daftar. Selain itu, ada pula satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional serta sekolah yang sudah mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Penataan penerima MBG dilakukan BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).
Pendataan tersebut mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia. Data itu meliputi sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, hingga satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Sementara itu, masih ada sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum menerima program MBG dan nantinya akan masuk dalam tahapan perluasan layanan.
Kondisi inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pemutakhiran sasaran penerima. BGN ingin memastikan perluasan program dilakukan secara bertahap dan berdasarkan prioritas wilayah maupun kondisi masyarakat yang membutuhkan.
Setelah melakukan penataan penerima, BGN akan memberikan perhatian lebih besar kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain wilayah 3T, daerah dengan angka stunting tinggi juga menjadi salah satu sasaran prioritas dalam perluasan layanan MBG.
“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stunting-nya tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono.
Sudaryono menyebut wilayah Maluku dan Papua sebagai salah satu kawasan yang mendapat perhatian. Menurutnya, masih ada sekitar 15.000 satuan pendidikan di Maluku dan Papua yang belum mendapatkan layanan MBG.
Wilayah lain yang memiliki angka stunting tinggi serta daerah 3T yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia juga akan menjadi sasaran perluasan program.
Untuk menjangkau wilayah yang menjadi prioritas, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)secara bertahap.
Pembukaan SPPG akan mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk keamanan, efisiensi, serta ketepatan sasaran. Dengan cara tersebut, layanan MBG diharapkan bisa menjangkau lebih banyak sekolah dan kelompok masyarakat yang memang membutuhkan.
Sudaryono menegaskan proses pembukaan SPPG akan dilakukan secara bertahap dan terukur agar pelaksanaan program tetap berjalan dengan aman serta tepat sasaran.
