BRANDA.CO.ID — Langkah taktis Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memasukkan opsi pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam Perda APBD Perubahan menuai tanggapan serius dari legislatif.
Opsi ini diambil Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi untuk menekan defisit fiskal akibat belum cairnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp4 triliun.
Menanggapi kebijakan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Dessy Susilawaty, S.Pd.I., menyatakan, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) pada dasarnya memberikan persetujuan demi menyelamatkan program pembangunan publik.
Namun, ia menegaskan, pinjaman tersebut harus diposisikan sebagai pilihan terakhir (standby option), bukan instrumen utama pembiayaan daerah.
“Kami di Komisi III dan Fraksi PAN menyetujui opsi ini dengan catatan yang sangat ketat. Sifatnya harus standby. Artinya, jika dalam waktu dekat DBH atau dana transfer dari pusat sudah cair, Pemprov Jabar tidak perlu mencairkan pinjaman ke PT SMI tersebut. Kita harus menjaga agar postur APBD di tahun-tahun mendatang tidak terbebani oleh bunga utang,” ujar Dessy Rabu (15/9/2026).
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar V (Kota dan Kabupaten Sukabumi) ini mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan evaluasi total terhadap efisiensi belanja daerah. Menurut Bendahara Fraksi PAN DPRD Jabar ini, jalan pintas berupa pinjaman lunak tidak boleh dijadikan kebiasaan setiap kali daerah menghadapi defisit anggaran.
“Defisit fiskal harus dijawab dengan perencanaan anggaran yang matang dan efisiensi internal. Kami mendukung penuh langkah Gubernur yang merampingkan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta membentuk holding BUMD PT Sangga Buana untuk menekan kebocoran anggaran dan memaksimalkan pendapatan non-pajak,” tambah Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPW PAN Jabar ini.
Lebih lanjut, Dessy mewanti-wanti agar jika terpaksa dicairkan, dana pinjaman tersebut harus dialokasikan secara presisi untuk sektor infrastruktur yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pinggiran, bukan sekadar proyek kosmetik di pusat kota.
“Sebagai wakil rakyat dari Sukabumi, saya meminta dana ini difokuskan pada penuntasan konektivitas jalan provinsi serta penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) hingga pelosok desa. Wilayah sub-urban dan pedesaan sangat membutuhkan akses transportasi yang aman untuk menggerakkan ekonomi lokal,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Dessy memastikan, Komisi III DPRD Jabar akan melakukan pengawasan melekat terhadap tata kelola dana ini agar pemulihan fiskal Jawa Barat berjalan di jalur yang transparan dan akuntabel.
“Tugas kami di legislatif adalah memastikan setiap kebijakan fiskal berujung pada kesejahteraan rakyat. Keberanian menaikkan target pendapatan harus diimbangi dengan kedisiplinan mengelola anggaran,” pungkas Dessy.(***)
