BRANDA.CO.ID — Langkah tegas Pemerintah dalam menertibkan tata niaga pangan nasional terus berlanjut. Menteri Pertanian atau Mentan Amran Sulaiman, menyatakan optimismenya bahwa harga beras di pasaran akan segera mengalami penurunan.
Keyakinan Mentan Amran terkait penurunan harga beras ini menyusul tindakan tegas pemerintah, terhadap 25 merek beras fortifikasi “nakal” yang terbukti bermasalah dan melanggar ketentuan.
“Sudah, Insya Allah (harga beras) turun. Karena fortifikasi tidak main lagi kan? Masih berani main, hilangkan fortifikasi,” kata Mentan Amran.
Penindakan tersebut dinilai menjadi kunci penting dalam memulihkan stabilitas harga, dan menghentikan praktik manipulasi harga beras yang selama ini menjadi salah satu pemicu inflasi pangan.
Sebelumnya, jajaran Kementerian Pertanian bersama Bapanas membongkar praktik kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah oknum produsen beras.
Sebanyak 25 merek produk beras yang diklaim sebagai beras fortifikasi (beras kaya nutrisi dan vitamin), ternyata tidak memenuhi standar Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun klaim gizi yang tertera pada kemasan.
Berdasarkan hasil pengujian sampel di empat laboratorium independen dan kredibel, seperti Laboratorium IPB, BRMP, Saraswanti Indo Genetech (SIG), dan Eurofins Angler Biochemlab, kandungan gizi pada beras-beras tersebut terbukti tidak sesuai dengan labelnya.
Beberapa poin krusial dari temuan kasus ini meliputi:
– Lonjakan Harga Tidak Unsur Wajar: Produk beras biasa yang dikemas ulang sebagai beras fortifikasi dijual dengan harga melambung tinggi, yakni berkisar antara Rp19.270 hingga Rp57.600 per kg, padahal rata-rata harga wajarnya berada di angka Rp13.689 per kg.
– Potensi Kerugian Konsumen: Selisih harga akibat manipulasi kemasan dan klaim gizi palsu ini diperkirakan menimbulkan potensi kerugian masyarakat/konsumen mencapai Rp89 triliun.
– Perintah Penarikan dan Sanksi Hukum: Pemerintah menginstruksikan penarikan seluruh stok 25 merek beras tersebut dari peredaran, mencabut izin usaha produsen yang terlibat, hingga melimpahkan kasus ke proses hukum.
Mentan Amran menegaskan, bahwa penertiban 25 merek beras fortifikasi abal-abal ini memberikan dampak langsung terhadap tata niaga pangan. Selama ini, sebagian pasokan beras premium diduga sengaja dialihkan menjadi beras berasas fortifikasi palsu untuk mendulang keuntungan tinggi dari margin harga.
Dengan dihentikannya praktik “perburuan rente” dan spekulasi harga tersebut, pasokan beras di pasar diperkirakan kembali normal dan transparan.
“Kita tidak ingin ada pihak yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan masyarakat. Penindakan ini penting agar tidak ada lagi penipuan harga dan masyarakat bisa mendapatkan beras berkualitas dengan harga yang pantas,” tegas Amran.
Untuk memastikan harga beras benar-benar melandai dan stabil, Pemerintah berjanji akan terus meningkatkan pengawasan dari hilir ke hulu, mulai dari rantai produksi, saluran distribusi, hingga tingkat pedagang eceran.
Selain penindakan beras fortifikasi nakal, penggelontoran stok cadangan beras dan pelaksanaan operasi pasar murah juga terus digencarkan secara beriringan agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam waktu dekat.
