BRANDA.CO.ID – Pemerintah telah menetapkan aturan terbaru mengenai PHK, termasuk hak pesangon bagi pekerja apabila perusahaan tempat mereka bekerja memutuskan untuk tutup. Besaran kompensasi yang diterima tidak selalu sama, karena bergantung pada alasan perusahaan menghentikan kegiatan operasionalnya.
Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026, pekerja yang terkena PHK akibat perusahaan tutup tetap berhak mendapatkan kompensasi. Namun, perhitungan pesangon dan uang penghargaan masa kerja dibedakan berdasarkan alasan penutupan perusahaan.
Ada dua kondisi yang diatur secara khusus, yaitu perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama dua tahun, dan perusahaan yang tutup permanen berdasarkan keputusan pemilik.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 237 dan Pasal 238 UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
1. Pesangon Jika Perusahaan Tutup karena Merugi Selama Dua Tahun
Bagi pekerja yang mengalami PHK karena perusahaan tutup akibat kerugian secara terus-menerus selama dua tahun, terdapat tiga komponen hak yang wajib diberikan.
Berdasarkan Pasal 237, pekerja berhak memperoleh:
– Uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan dasar.
– Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan dasar.
– Uang penggantian hak sesuai ketentuan yang berlaku.
Artinya, pekerja tetap mendapatkan uang pesangon berdasarkan masa kerja masing-masing. Selain itu, terdapat uang penghargaan masa kerja bagi karyawan yang memenuhi persyaratan.
2. Pesangon Jika Perusahaan Tutup Permanen
Berbeda dengan perusahaan yang tutup karena mengalami kerugian, pekerja yang terkena PHK akibat keputusan pemilik untuk menutup perusahaan secara permanen mendapatkan ketentuan kompensasi yang berbeda.
Berdasarkan Pasal 238 UU Nomor 27 Tahun 2026, pekerja berhak menerima:
– Uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan dasar.
– Uang penghargaan masa kerja sebesar 1,5 kali ketentuan dasar.
– Uang penggantian hak sesuai ketentuan yang berlaku.
Perbedaan utama terletak pada uang penghargaan masa kerja. Jika perusahaan tutup karena merugi selama dua tahun, pengali yang digunakan sebesar 1 kali. Sementara itu, perusahaan yang tutup permanen berdasarkan keputusan pemilik menggunakan pengali 1,5 kali.
3. Rincian Uang Pesangon Berdasarkan Masa Kerja
Besaran uang pesangon dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 diatur berdasarkan lamanya karyawan bekerja di perusahaan.
Mengacu pada Pasal 232 ayat (2), berikut rincian dasar uang pesangon:
– Masa kerja kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah.
– Masa kerja 1 tahun hingga kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah.
– Masa kerja 2 tahun hingga kurang dari 3 tahun: 3 bulan upah.
– Masa kerja 3 tahun hingga kurang dari 4 tahun: 4 bulan upah.
– Masa kerja 4 tahun hingga kurang dari 5 tahun: 5 bulan upah.
– Masa kerja 5 tahun hingga kurang dari 6 tahun: 6 bulan upah.
– Masa kerja 6 tahun hingga kurang dari 7 tahun: 7 bulan upah.
– Masa kerja 7 tahun hingga kurang dari 8 tahun: 8 bulan upah.
– Masa kerja 8 tahun atau lebih: 9 bulan upah.
Besaran tersebut merupakan dasar perhitungan sebelum diterapkan faktor pengali sesuai alasan PHK.
Dengan demikian, semakin lama masa kerja seorang karyawan, semakin besar pula dasar uang pesangon yang menjadi haknya.
4. Rincian Uang Penghargaan Masa Kerja
Selain uang pesangon, karyawan juga berhak memperoleh uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan.
Berdasarkan Pasal 232 ayat (3), berikut rincian uang penghargaan masa kerja:
– Masa kerja 3 tahun hingga kurang dari 6 tahun: 2 bulan upah.
– Masa kerja 6 tahun hingga kurang dari 9 tahun: 3 bulan upah.
– Masa kerja 9 tahun hingga kurang dari 12 tahun: 4 bulan upah.
– Masa kerja 12 tahun hingga kurang dari 15 tahun: 5 bulan upah.
– Masa kerja 15 tahun hingga kurang dari 18 tahun: 6 bulan upah.
– Masa kerja 18 tahun hingga kurang dari 21 tahun: 7 bulan upah.
– Masa kerja 21 tahun hingga kurang dari 24 tahun: 8 bulan upah.
– Masa kerja 24 tahun atau lebih: 10 bulan upah.
Perlu diperhatikan, besaran tersebut masih menjadi dasar perhitungan. Untuk perusahaan yang tutup karena kerugian selama dua tahun, uang penghargaan masa kerja diberikan sebesar 1 kali ketentuan. Sementara itu, penutupan permanen berdasarkan keputusan pemilik menggunakan pengali 1,5 kali.
5. Ada Uang Penggantian Hak yang Wajib Diterima Karyawan
Tidak hanya uang pesangon dan penghargaan masa kerja, pekerja yang terkena PHK juga berhak mendapatkan uang penggantian hak.
Berdasarkan Pasal 232 ayat (4), komponen uang penggantian hak meliputi:
1. Cuti tahunan yang belum diambil
Karyawan berhak mendapatkan penggantian atas hak cuti tahunan yang belum digunakan dan belum gugur sesuai ketentuan.
2. Biaya atau ongkos pulang
Pekerja dan keluarganya berhak mendapatkan biaya perjalanan kembali ke tempat pekerja diterima bekerja sesuai ketentuan.
3. Hak lain berdasarkan perjanjian kerja
Komponen ini mencakup hak-hak lain yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama.
Dengan demikian, perhitungan kompensasi PHK tidak hanya memperhatikan uang pesangon, tetapi juga penghargaan masa kerja dan penggantian hak lainnya.
6. Bagaimana Dasar Perhitungan Pesangon Karyawan?
Dalam menghitung pesangon, komponen upah juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.
Berdasarkan Pasal 234 UU Nomor 27 Tahun 2026, upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja beserta keluarganya.
Sebagai gambaran, seorang karyawan memiliki masa kerja 5 tahun dengan upah sebesar Rp5 juta per bulan.
Jika perusahaan tutup karena mengalami kerugian selama dua tahun, perhitungan dasar uang pesangonnya adalah 6 bulan upah atau Rp30 juta.
Sementara itu, jika perusahaan tutup permanen berdasarkan keputusan pemilik, uang pesangonnya tetap Rp30 juta karena pengali pesangon untuk kedua kondisi tersebut sama-sama 1 kali.
Namun, uang penghargaan masa kerja berbeda. Untuk masa kerja 5 tahun, dasar penghargaan masa kerja adalah 2 bulan upah atau Rp10 juta.
Jika perusahaan tutup karena merugi selama dua tahun, penghargaan masa kerjanya sebesar Rp10 juta. Jika perusahaan tutup permanen berdasarkan keputusan pemilik, nilainya menjadi Rp15 juta karena menggunakan pengali 1,5 kali.
Perhitungan tersebut belum memasukkan uang penggantian hak yang mungkin masih harus diterima karyawan.
7. Aturan PHK Terbaru Berlaku Sejak 28 Oktober 2026
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Undang-undang tersebut memuat berbagai ketentuan mengenai perlindungan pekerja, termasuk hak kompensasi ketika terjadi PHK.
Pada Pasal 312 disebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan.
Karena itu, pekerja dan perusahaan perlu memperhatikan perkembangan aturan pelaksanaannya agar penerapan ketentuan PHK berjalan sesuai ketentuan hukum.
Dengan adanya aturan terbaru ini, pekerja yang mengalami PHK akibat perusahaan tutup memiliki hak kompensasi yang perhitungannya disesuaikan dengan alasan penutupan, masa kerja, serta komponen upah masing-masing.
Oleh karena itu, karyawan perlu memahami aturan pesangon terbaru 2026 agar mengetahui hak yang seharusnya diterima ketika menghadapi pemutusan hubungan kerja.
