Diskominfo Sukabumi Terbitkan 50 Klarifikasi Hoaks, Warga Diingatkan Waspadai Penipuan Digital

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

BRANDA.CO.ID – Pencatutan nama pejabat publik hingga penyalahgunaan program bantuan sosial pemerintah menjadi salah satu modus penipuan digital yang perlu diwaspadai masyarakat. Untuk membendung penyebaran informasi palsu tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi telah menerbitkan 50 klarifikasi hoaks sepanjang Januari hingga September 2026.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Sukabumi, Ross Pristianasari, mengatakan, puluhan klarifikasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memutus rantai penyebaran hoaks melalui pemeriksaan fakta dan edukasi literasi digital.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah penipuan berkedok pendaftaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mendapatkan bantuan sosial pemerintah. Informasi palsu tersebut telah diklarifikasi Diskominfo pada 28 September 2026.

Modus tersebut diduga bertujuan mencuri data pribadi masyarakat dengan memanfaatkan program bantuan pemerintah untuk meyakinkan calon korban. Dalam klasifikasi informasi palsu, praktik ini termasuk impostor content, yakni konten yang menggunakan identitas atau atribut pihak lain untuk membangun kepercayaan dan menyesatkan masyarakat.

Kasus serupa juga ditemukan pada 11 Agustus 2026. Saat itu, Diskominfo Kota Sukabumi mengklarifikasi dugaan penipuan melalui akun WhatsApp yang menggunakan nama dan foto profil Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana.

“Kasus seperti ini menjadi perhatian kami karena pelaku memanfaatkan identitas pejabat publik untuk meyakinkan masyarakat,” ujar Ross, yang akrab disapa Ochi, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, penanganan hoaks tidak cukup hanya melalui penerbitan klarifikasi. Diskominfo juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari narasumber resmi, perangkat daerah, hingga tim Jabar Saber Hoaks.

“Diskominfo terus berupaya memutus penyebaran hoaks melalui klarifikasi dan cek fakta. Kami bekerja sama dengan narasumber resmi, perangkat daerah, serta tim Jabar Saber Hoaks. Selain itu, literasi digital juga terus kami gencarkan kepada masyarakat dan SKPD,” jelasnya.

Upaya edukasi tersebut dilakukan dengan pendekatan yang mengikuti perkembangan tren komunikasi digital. Diskominfo mengemas materi literasi dalam berbagai format konten, termasuk video yang disesuaikan dengan tren media sosial agar lebih mudah diterima dan menjangkau masyarakat luas.

Selain itu, penguatan literasi digital juga dilakukan melalui kolaborasi dengan ICT Watch sejak Oktober 2026. Organisasi masyarakat sipil tersebut aktif dalam berbagai inisiatif peningkatan literasi digital, termasuk edukasi mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).

Melalui kerja sama tersebut, Diskominfo turut menayangkan konten edukatif yang berfokus pada perlindungan anak di ruang digital. Kolaborasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat dalam mengenali dan menangkal informasi palsu.

“Kerja sama ini juga merupakan bagian dari upaya edukasi antihoaks,” ungkap Ochi.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang diterima, terutama yang berkaitan dengan bantuan pemerintah, permintaan data pribadi, maupun pesan yang mengatasnamakan pejabat publik.

Menurutnya, setiap informasi perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum dipercaya atau disebarluaskan. Masyarakat dapat membandingkan informasi melalui mesin pencari, media massa kredibel, serta kanal resmi pemerintah.

“Coba biasakan diri melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarluaskan informasi. Langkah sederhananya dengan membandingkan informasi melalui mesin pencari, media massa kredibel, serta kanal resmi pemerintah,” katanya.

Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan terhadap konten visual, khususnya video yang diduga merupakan hasil manipulasi kecerdasan artifisial. Beberapa kejanggalan, seperti gerakan yang tidak alami atau adegan yang tidak masuk akal, dapat menjadi petunjuk awal untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi konten tersebut.

“Pola penipuan digital kini semakin sistematis dengan memanfaatkan nama instansi pemerintah maupun pejabat publik untuk membangun kepercayaan calon korban. Karena itu, pastikan informasi benar terlebih dahulu sebelum dibagikan agar tidak ikut menjadi bagian dari penyebaran hoaks,” tegasnya.

Sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik, Diskominfo Kota Sukabumi juga membuka ruang koordinasi bagi masyarakat yang ingin memastikan kebenaran suatu informasi. Warga dapat menghubungi atau berkoordinasi langsung dengan Diskominfo apabila menemukan kabar yang diragukan keasliannya.

Ochi menegaskan, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan peredaran informasi palsu. Sebab, dampak hoaks tidak hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi, terutama bagi pelaku usaha yang menjadi sasaran penipuan dengan modus pencatutan nama lembaga pemerintah.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif melakukan verifikasi. Dengan sinergi tersebut, penyebaran hoaks dapat ditekan sehingga ruang digital menjadi lebih aman dan sehat bagi semua,” pungkasnya.***

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Add New Playlist