BRANDA.CO.ID – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Cianjur bersama berbagai organisasi pendidikan swasta menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Cianjur, Rabu (9/7/2025).
Mereka menuntut kebijakan pendidikan yang lebih adil, terutama dalam penanganan angka tidak sekolah (ATS).
Ketua BMPS Cianjur, Muhammad Toha, mengungkapkan aspirasi utama meliputi penghapusan dikotomi antara sekolah/madrasah negeri dan swasta.
Penolakan terhadap Pergub Jawa Barat tentang PAPS (50 siswa/rombel), serta evaluasi kebijakan jam belajar yang dinilai mengancam keberlangsungan pendidikan agama non formal.
“Penanganan ATS harus melibatkan sekolah swasta. Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu duduk bersama agar kebijakan di lapangan tidak menimbulkan gesekan,” ujarnya.
Toha menambahkan, pendidikan keagamaan nonformal seperti Madrasah Diniyah dan Al-Qur’an telah berkembang baik di Cianjur.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kebijakan yang tidak mendiskriminasi atau mendegradasi peran swasta.
“Di lapangan sering muncul ego sektoral. Kami ingin ada koordinasi dan kolaborasi, bukan dikotomisasi,” tegasnya.***
