BRANDA.CO.ID — Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Sukabumi menyoroti kebijakan penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak menjalankan prosedur sesuai standar operasional (SOP) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua Satgas MBG Kota Sukabumi, Andri Setiawan, mengatakan penegakan aturan memang penting untuk menjaga kualitas program MBG. Namun, kebijakan suspend dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat penerima manfaat, khususnya kelompok B3, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Menurutnya, saat dapur SPPG dihentikan sementara, distribusi makanan bergizi otomatis ikut terhenti. Kondisi tersebut membuat sejumlah penerima manfaat kehilangan hak untuk mendapatkan asupan gizi dari program pemerintah.
“Penegakan SOP memang harus dijalankan, tetapi jangan sampai penerima manfaat menjadi korban. Terutama kelompok B3 yang sangat membutuhkan asupan gizi secara berkelanjutan,” ujar Andri Setiawan, Senin (11/5/2026).
Ia berharap BGN pusat melakukan evaluasi terhadap mekanisme suspend dapur SPPG agar program MBG tetap berjalan tanpa mengorbankan hak masyarakat penerima manfaat.
Menurut Andri, program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dalam upaya mempercepat penanganan stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, kebijakan teknis di lapangan seharusnya tidak menghambat tujuan utama program tersebut.
“Kalau dapur disuspend tanpa solusi pengganti, maka ada penerima manfaat yang kehilangan haknya. Ini tentu menjadi perhatian serius karena program MBG berkaitan langsung dengan penanganan stunting,” katanya.
Andri menjelaskan, program MBG bagi kelompok B3 selama ini juga menjadi indikator penting untuk melihat perkembangan gizi anak. Perkembangan tersebut dapat dipantau melalui kegiatan penimbangan rutin di posyandu.
“Fakta di lapangan menunjukkan perkembangan gizi anak bisa terlihat dari data sebelum dan sesudah menerima MBG. Posyandu dapat menjadi alat ukur untuk melihat sejauh mana dampak program ini terhadap pertumbuhan anak,” ungkapnya.
Karena itu, Andri mendorong pemerintah pusat membuat regulasi atau mekanisme khusus agar pelayanan kepada penerima manfaat tetap berjalan meski dapur SPPG sedang menjalani suspend.
“Harapan kami, ada aturan yang mengatur solusi saat dapur terkena suspend. Jadi dapur tetap bisa dievaluasi, tetapi masyarakat penerima manfaat tidak kehilangan haknya,” pungkasnya. (Her)
