BRANDA.CO.ID – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, mempertajam strategi penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui penguatan Kelompok Kerja (Pokja) 2 Tim Penanganan TPT.
Fokus utama Pokja 2 diarahkan pada peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Kepala Bappeda Kota Sukabumi M. Hasan Asyari, melalui Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Erni Agus Riyani, mengatakan, penguatan Pokja 2 dilakukan melalui rapat koordinasi yang merupakan tindak lanjut Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 100.3.3.3/Kep.51/Bappeda/2026 tentang Pembentukan Tim Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sukabumi.
“Pokja 2 diarahkan untuk memperkuat keterhubungan antara kebutuhan dunia kerja, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan pencari kerja. Dengan sinergi tersebut, program penanganan pengangguran diharapkan lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil,” ujar Erni kepada wartwan. Kamis,(3/9/2026).
Menurut dia, Pokja 2 dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi. Tim tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, lembaga pelatihan hingga pemangku kepentingan dunia kerja.
Sedangkan, sejumlah institusi yang terlibat di antaranya Dinas Tenaga Kerja, UPT Balai Latihan Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, KCD Pendidikan Wilayah V, serta perguruan tinggi seperti Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Universitas Nusa Putra, Institut Citra Buana Indonesia, Sekolah Vokasi IPB, Politeknik Sukabumi dan BSI.
“Selain itu, Pokja juga melibatkan Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI),”katanya.
Erni menjelaskan, salah satu agenda utama Pokja 2 yakni, melakukan pemetaan kebutuhan kompetensi tenaga kerja. Pemetaan dilakukan melalui penyusunan dokumen kebutuhan tenaga kerja, sekaligus pendataan sektor unggulan daerah yang memiliki kebutuhan terhadap tenaga kerja.
Langkah tersebut dinilai penting, agar program pendidikan dan pelatihan tidak berjalan sendiri, melainkan memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan industri dan sektor ekonomi daerah.
“Koordinasi ini merupakan langkah strategis Pemkot Sukabumi untuk mempercepat penanganan TPT melalui pendekatan yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan pasar kerja. Pada saat yang sama, kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan agar semakin adaptif, kompeten, produktif dan berdaya saing,”jelasnya.
Pada aspek peningkatan kompetensi, Pokja 2 membahas sejumlah program, antara lain pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi, penguatan regulasi penyelenggaraan pelatihan, kerja sama dengan lembaga sertifikasi serta pengembangan kurikulum pelatihan.
Program tersebut, Tambah Erni, diarahkan untuk meningkatkan kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, lulusan pelatihan tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan maupun menciptakan usaha.
Sementara pada jenjang pendidikan menengah dan kejuruan, Pokja 2 mendorong sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Penguatan karakter peserta didik, optimalisasi teaching factory, penguatan kelembagaan Bursa Kerja Khusus (BKK), serta pelaksanaan tracer study juga menjadi bagian dari program.
“Sinkronisasi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri menjadi penting untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan sekaligus kesiapan memasuki dunia kerja,”kata Erni.
Untuk perguruan tinggi, program peningkatan kesiapan kerja mahasiswa dan lulusan juga diperkuat. Sejumlah kegiatan yang didorong meliputi magang industri, magang internasional, job fair kampus, job placement, pembekalan pra-wisuda, sertifikasi kompetensi, kurikulum berbasis industri, project based learning, praktisi mengajar, career training, talent mapping, tracer study, hingga industry partnership.
Selain penyiapan tenaga kerja, aspek kewirausahaan turut menjadi perhatian. Perguruan tinggi didorong memperkuat mata kuliah kewirausahaan, entrepreneur fair dan entrepreneur hub guna membuka lebih banyak peluang bagi mahasiswa dan lulusan untuk menciptakan lapangan usaha.
Di sisi lain, keterlibatan dunia usaha dan lembaga pelatihan diarahkan pada penguatan kapasitas pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Program yang disiapkan mencakup pelatihan vokasi, fasilitasi pelatihan UMKM dan koperasi, fasilitasi perizinan serta pelatihan akses permodalan.
Sementara itu, HIPKI diarahkan untuk memperkuat Program Kecakapan Kerja, Program Kecakapan Wirausaha dan job matching sebagai bagian dari upaya mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha.
Bappeda Kota Sukabumi juga, akau Erni, menekankan pentingnya evaluasi terhadap hasil program. Keberhasilan pelatihan tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah peserta atau banyaknya kegiatan yang terlaksana, tetapi juga berdasarkan dampak setelah pelatihan.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah, persentase lulusan yang berhasil bekerja atau berusaha setelah mengikuti program peningkatan kompetensi.
“Keberhasilan penanganan TPT tidak cukup hanya diukur dari jumlah pelatihan atau peserta yang mengikuti kegiatan. Yang lebih penting adalah dampaknya, yakni seberapa besar lulusan mampu terserap di pasar kerja, bekerja sesuai kompetensinya, atau menciptakan usaha secara mandiri,”tandasnya.
Dengan pendekatan tersebut, Pokja 2 diharapkan dapat membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih terintegrasi. Rangkaian program dimulai dari pemetaan kebutuhan tenaga kerja, penguatan pendidikan dan pelatihan, peningkatan sertifikasi kompetensi, penguatan hubungan dengan industri, fasilitasi penempatan kerja hingga evaluasi keberlanjutan lulusan.
“Sinergi lintas sektor ini harus menghasilkan program yang tidak hanya aktif secara kegiatan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kompetensi dan penyerapan tenaga kerja di Kota Sukabumi,”pungkas Erni.***
