BRANDA.CO.ID — Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Hj. Dessy Susilawaty, S.Pd.I., menyatakan dukungan penuh terhadap langkah taktis Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) dalam merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta membentuk Holding BUMD Sangga Buana.
Legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan (Dapil) V Kabupaten/Kota Sukabumi ini menilai, pemetaan teknis yang dilakukan Gubernur merupakan jawaban konkret untuk mengatasi tekanan fiskal daerah saat ini.
1. Pangkas Birokrasi Lewat Penggabungan Dinas
Dessy mengapresiasi rencana penggabungan sejumlah dinas yang memiliki rumpun tugas sejenis, seperti Bappeda dengan Litbang, Dinas Koperasi dengan Indag, serta Dinas Pariwisata dengan Dispora.
Menurut Dessy, birokrasi sudah saatnya menerapkan prinsip “miskin struktur, kaya fungsi”.
Langkah ini dinilai efektif untuk memotong rantai birokrasi yang panjang dan mengeliminasi ego sektoral, sehingga akselerasi program kerja bisa berjalan lebih cepat.
2. Komitmen Komisi III Percepat Raperda HoldingSebagai anggota komisi yang membidangi sektor keuangan.
Dessy menegaskan tiga komitmen penting Komisi III DPRD Jabar dalam menyukseskan pembentukan holding BUMD tersebut:Akselerasi Regulasi: DPRD Jabar siap mempercepat pembahasan dua regulasi utama, yaitu Raperda Pembentukan PT Sangga Buana dan Raperda Penyertaan Modal yang telah mengantongi rekomendasi dari Kemendagri.
Dessy menilai usulan modal awal sebesar Rp500 miliar yang dikucurkan secara bertahap mulai tahun 2027 sangat rasional. Metode ini dinilai tidak akan membebani APBD secara seketika sekaligus menjadi alat kontrol yang efektif terhadap kinerja manajemen.
Penyelamatan Aset: Ia juga mendukung penuh penutupan 10 BUMD tidak produktif dan peleburan 26 BUMD lainnya. Menurutnya, fokus mengelola satu holding yang sehat jauh lebih baik daripada mempertahankan banyak anak usaha yang terus membebani anggaran daerah.
3. Efisiensi Anggaran untuk Pelayanan Publik
Dessy sangat mengapresiasi komitmen Gubernur KDM yang akan mengalihkan seluruh hasil efisiensi belanja rutin—seperti operasional gedung, perjalanan dinas, dan alat tulis kantor (ATK)—langsung ke sektor pelayanan publik
.”Masyarakat Jawa Barat, termasuk di Sukabumi, sangat membutuhkan intervensi anggaran pada fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan. Melalui perampingan ini, uang rakyat bisa kembali utuh untuk pembangunan. Kami di DPRD siap mengawal transisi ini agar dapat berjalan efektif pada tahun anggaran depan,” pungkas Dessy, Jumat (18/9/2026).
