BRANDA.CO.ID – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menghadiri Mayors Talk: Climate and Urban Resilience Tahun 2026 yang digelar di IPB International Convention Center (IICC) Bogor, Selasa (29/9/2026).
Forum yang menjadi bagian dari agenda APEKSI Komisariat Wilayah III tersebut mempertemukan para kepala daerah untuk membahas tantangan perubahan iklim, ketahanan perkotaan, tata ruang, lingkungan, ketahanan pangan, hingga keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BMKG, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, perwakilan Kementerian ATR/BPN, Wali Kota Bogor selaku tuan rumah, Ketua Komwil III APEKSI beserta para wali kota anggota Komwil III, serta jajaran perangkat daerah.
Mengangkat tema “Membangun Kota Tangguh, Integrasi Tata Ruang, Lingkungan Berkelanjutan, serta Adaptif Iklim,” forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat pemahaman dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Pembahasan mencakup strategi ketahanan pangan dan perkotaan, aksi lingkungan untuk kota berkelanjutan, integrasi risiko iklim dan kebencanaan dalam tata ruang, serta pemanfaatan data dan sistem peringatan dini.
Dalam forum tersebut disampaikan bahwa perubahan iklim telah menjadi tantangan nyata bagi kawasan perkotaan. Peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, risiko banjir dan kekeringan, tekanan terhadap ketersediaan air dan pangan, hingga pencemaran lingkungan menuntut pemerintah daerah untuk membangun ketahanan kota secara menyeluruh.
Wamenko Pangan Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya menjadikan kajian ilmiah dan proyeksi iklim sebagai dasar dalam mengambil keputusan pembangunan.
Menurutnya, langkah adaptasi dan mitigasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan tata ruang, pengelolaan lingkungan, ketahanan pangan, serta kerja sama lintas wilayah.
Hanif juga menekankan bahwa ketahanan perkotaan tidak dapat dibangun hanya berdasarkan batas administratif.
Kota dan kabupaten yang berada dalam satu bentang alam atau kawasan ekosistem perlu membangun kerja sama, khususnya dalam pengelolaan kawasan hulu-hilir, sungai, air baku, ruang terbuka hijau, serta pengendalian risiko bencana.
“Alam sekali lagi tidak bisa dijaga sepotong-potong berdasarkan wilayah administrasi saja atau satu daerah saja,” tegas Hanif dalam forum tersebut.
Selain isu iklim dan lingkungan, forum turut membahas keterkaitan antara ketahanan kota dan ketahanan pangan.
Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat kerja sama dengan wilayah sekitar sebagai daerah pemasok pangan, membangun jaringan pasokan berbasis data, serta memperkuat ketersediaan dan keterjangkauan pangan di tengah tekanan perubahan iklim.
Dalam pembahasan tata ruang, para kepala daerah juga didorong memastikan pembangunan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Kajian lingkungan strategis, dokumen lingkungan, serta data risiko iklim dan kebencanaan diharapkan menjadi bagian penting dalam setiap perencanaan pembangunan.
Sementara itu, pengelolaan sampah menjadi salah satu isu penting dalam membangun ketahanan perkotaan.
Pemerintah daerah didorong melakukan penanganan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, termasuk perubahan perilaku masyarakat, pengurangan dan pemilahan sampah, penguatan infrastruktur pengolahan, serta pemanfaatan teknologi secara tepat.
Forum juga menyoroti pentingnya pengendalian pencemaran udara dan air, perlindungan ruang terbuka hijau, pengelolaan air tanah, perlindungan kawasan pesisir, serta pengembangan transportasi yang lebih ramah lingkungan sebagai bagian dari strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Bagi Kota Sukabumi, forum ini menjadi ruang untuk memperkuat jejaring antarkota sekaligus bertukar pengalaman dan inovasi dalam menghadapi tantangan pembangunan perkotaan. Kolaborasi lintas daerah menjadi penting karena berbagai persoalan lingkungan, pangan, air, dan kebencanaan memiliki keterkaitan yang melampaui batas administratif.
Melalui Mayors Talk 2026, para kepala daerah diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan, prioritas aksi daerah, komitmen bersama, penguatan jejaring antarkota, serta kebutuhan dukungan kebijakan, data, teknologi, pembiayaan, dan kapasitas untuk mewujudkan kota yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Forum tersebut sekaligus menegaskan bahwa agenda perubahan iklim tidak cukup berhenti pada komitmen, tetapi perlu diterjemahkan menjadi aksi nyata yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pemerintah Kota Sukabumi turut menjadi bagian dari upaya bersama tersebut melalui penguatan kolaborasi antarkota dan pertukaran praktik baik dalam membangun ketahanan perkotaan.
