Kota Sukabumi Tetapkan 697,38 Hektare Sawah sebagai LP2B, Revisi RTRW Perkuat Perlindungan Lahan Produktif

Kantor Bappeda Kota Sukabumi. (Foto: Ist)
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

BRANDA.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, mengalokasikan 697,38 hektare lahan sawah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kebijakan tersebut, menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga keberadaan lahan pertanian produktif di tengah kebutuhan pengembangan kawasan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi.

Alokasi LP2B tersebut, berasal dari total 1.259 hektare lahan sawah yang tersedia di Kota Sukabumi. Penetapannya disesuaikan dengan ketentuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), yang memberikan target perlindungan lahan pertanian sebesar 65 persen bagi Kota Sukabumi dengan mempertimbangkan karakteristik serta keterbatasan wilayah.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Weny Sulistyo, mengatakan, penyesuaian alokasi tersebut merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan.

“Penetapan LP2B ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Kementerian ATR. Kota Sukabumi mendapatkan target sebesar 65 persen dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah yang relatif terbatas,”ujar Weny.

Sebagai perbandingan, target perlindungan lahan pertanian untuk Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan ditetapkan sebesar 87 persen. Perbedaan target tersebut menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan tata ruang berdasarkan kondisi masing-masing daerah.

Weny menjelaskan, proses revisi RTRW Kota Sukabumi saat ini telah memasuki pembahasan materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama DPRD dan bagian hukum. Rancangan regulasi tersebut dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna pada Kamis mendatang.

Meski demikian, proses penetapan revisi RTRW diperkirakan belum dapat diselesaikan hingga akhir 2026. Pasalnya, masih terdapat sejumlah tahapan administratif dan pembahasan lanjutan di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Kementerian ATR sebelum regulasi tersebut ditetapkan.

Selain perlindungan lahan pertanian, revisi RTRW juga memuat pembaruan kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemerintah daerah mulai mengakomodasi konsep Indonesia Biru dengan memperluas tipologi ruang terbuka, termasuk memasukkan unsur perairan sebagai bagian dari kawasan yang mendukung fungsi ekologis perkotaan.

.”Tipologi RTH diperluas dengan mengadopsi konsep Indonesia Biru yang memasukkan unsur perairan, seperti sungai, saluran irigasi, embung, dan kolam retensi,”jelasnya.

Pengembangan ruang terbuka hijau juga diarahkan melalui pemanfaatan ruang vertikal dan pembangunan rooftop garden atau taman di atas bangunan. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan ruang hijau di tengah keterbatasan ketersediaan lahan perkotaan.

Dari sisi pengembangan ekonomi, revisi RTRW turut mengakomodasi penambahan kawasan peruntukan industri di wilayah Cikundul, selain kawasan Sukaraja. Penambahan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian arah pemanfaatan ruang untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pengembangan wilayah.

Namun, Weny menegaskan, kawasan peruntukan industri memiliki karakteristik berbeda dengan kawasan industri pada umumnya. Dalam kawasan peruntukan industri, masih dimungkinkan adanya kegiatan lain, seperti permukiman dan fasilitas pendidikan, sepanjang pemanfaatannya mengikuti ketentuan tata ruang yang berlaku.

Di sisi lain, pemerintah daerah tetap mengatur kewajiban penyediaan fasilitas lingkungan bagi setiap kawasan yang dikembangkan. Kawasan perumahan, misalnya, diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau berdasarkan ketentuan pola 18+2.

“Sementara untuk kawasan perkantoran dan pertokoan juga harus dilengkapi fasilitas taman maupun ruang terbuka,”ungkapnya.

Berbagai penyesuaian tersebut menunjukkan, sambungnya, revisi RTRW Kota Sukabumi tidak semata-mata diarahkan untuk membuka ruang bagi pertumbuhan kawasan ekonomi dan industri.

Kebijakan tersebut sekaligus menjadi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, agar pembangunan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan serta keberadaan lahan pertanian produktif.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Add New Playlist