BRANDA.CO.ID – Setiap tanggal 11 Mei, Tentara Nasional Indonesia memperingati Hari Polisi Militer.Peringatan ini merupakan momentum untuk mengenang sejarah, dedikasi, serta memperkuat komitmen korps POM TNI dalam menegakkan hukum.
Lahirnya institusi yang memiliki peran vital pada 11 mei ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui serangkaian peristiwa dan kebutuhan organisasi TNI di masa-masa awal kemerdekaan.
Akar sejarah Polisi Militer TNI yang diperingati setiap 11 Mei ini dapat ditelusuri jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, terdapat satuan-satuan yang memiliki fungsi kepolisian di lingkungan militer Jepang (Kempeitai).
Setelah proklamasi kemerdekaan, kebutuhan akan penegakan hukum dan disiplin di tubuh angkatan perang Republik Indonesia semakin mendesak.
Para pejuang kemerdekaan yang berasal dari berbagai latar belakang, perlu diorganisir dan dibina kedisiplinannya demi efektivitas perjuangan.
Tonggak penting dalam sejarah POM TNI terjadi pada tanggal 5 Juli 1946. Pada tanggal tersebut, Markas Besar Tentara (MBT) membentuk Badan Keamanan Tentara (BKT). BKT inilah yang menjadi cikal bakal Polisi Militer.
Pembentukan BKT dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya permasalahan keamanan dan ketertiban di lingkungan tentara pada masa revolusi fisik. BKT bertugas untuk menjaga keamanan markas, menertibkan anggota tentara yang melanggar disiplin, serta mengamankan tawanan perang.
Perkembangan organisasi BKT terus berlanjut seiring dengan dinamika perjuangan kemerdekaan. Pada tanggal 11 Mei 1948, melalui Surat Keputusan MBT No. Pol. 1/MB/48, BKT diubah namanya menjadi Corps Polisi Militer (CPM).
Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Polisi Militer TNI. Perubahan nama ini sekaligus mempertegas peran dan fungsi organisasi sebagai kepolisian di lingkungan militer yang memiliki struktur dan tugas yang lebih terorganisir.
Pada masa-masa awal berdirinya, CPM menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Selain bertugas menegakkan disiplin dan hukum di lingkungan TNI yang masih dalam tahap konsolidasi, CPM juga turut aktif dalam berbagai operasi militer untuk mempertahankan kemerdekaan.
Anggota CPM bahu-membahu dengan satuan-satuan lain, dalam menghadapi agresi militer Belanda dan berbagai pemberontakan di dalam negeri.
Seiring berjalannya waktu dan perkembangan organisasi TNI, CPM terus mengalami pembenahan dan penyempurnaan. Berbagai peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan hukum militer terus disempurnakan untuk memperkuat landasan hukum pelaksanaan tugas POM TNI.
Struktur organisasi CPM juga mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Pada era reformasi, POM TNI terus berupaya meningkatkan profesionalisme dan citranya sebagai penegak hukum yang adil dan transparan di lingkungan militer.
Pendidikan dan pelatihan anggota POM TNI terus ditingkatkan agar mampu melaksanakan tugas secara profesional dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
POM TNI juga aktif dalam berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat sipil, menunjukkan komitmennya untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara.
