BRANDA.CO.ID – Wali Kota Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan pentingnya percepatan kinerja, kejujuran, dan integritas dalam proses pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah.
Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan pada kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi (Bappeda) di Ruang Pertemuan Bappeda, Senin (13/10/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Andang Tjahjandi, Kepala Bappeda Hasan Asari, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
Dalam arahannya, Ayep Zaki menekankan bahwa waktu dua setengah bulan ke depan harus dimanfaatkan secara efektif untuk mempercepat capaian target pembangunan daerah, terutama terkait sepuluh program strategis nasional.
“Kita ada waktu dua setengah bulan. Artinya, kita jangan diam. Sudah sejauh mana capaian 10 program strategis nasional. Ini penting untuk merespons program pusat,” tegasnya.
Ayep menambahkan, evaluasi bukan sekadar melihat capaian masa lalu, melainkan menjadi momentum memperbaiki dan mempercepat langkah ke depan.
“Yang sudah lewat tidak bisa diubah. Fokusnya bagaimana kita sukses dalam sisa waktu yang ada. Saya minta semangat, target PAD dari Rp130 miliar bisa kita dorong ke Rp140 miliar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Hasan Asari, menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan menggunakan aplikasi SIPEKA (Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja).
“Setiap perangkat daerah ditandai dengan warna hijau, biru, kuning, hingga merah sebagai indikator capaian. Warna merah berarti capaian masih rendah,” jelasnya.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bappeda, Asep Supriadi, menambahkan, evaluasi pembangunan dilakukan berkelanjutan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Regulasi terbaru, seperti Permendagri Nomor 5 Tahun 2025 serta Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, menjadi dasar penguatan pengawasan dan pelaporan kepala daerah.
“Ada sepuluh program strategis nasional yang menjadi penilaian, mulai dari pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengadaan dalam negeri, kesehatan, pendidikan, hingga pertumbuhan ekonomi,” katanya.***
