BRANDA.CO.ID – Nama Indri Wahyuni tengah menjadi sorotan publik setelah viral dalam ajang LCC 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat. Sosoknya ramai dibicarakan di media sosial usai munculnya perdebatan terkait penilaian dalam kompetisi tersebut.
Indri Wahyuni diketahui merupakan pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Indri Wahyuni menjabat sebagai Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI dan terlibat dalam berbagai kegiatan kelembagaan, termasuk penyelenggaraan LCC 4 Pilar MPR RI.
Selain itu, ia juga memiliki peran dalam program sosialisasi nilai-nilai Empat Pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di berbagai daerah di Indonesia.
Indri menjadi perhatian publik setelah muncul kontroversi dalam final LCC 4 Pilar MPR RI, di Kalimantan Barat yang digelar pada 9 Mei 2026.
Polemik bermula ketika dua peserta dari sekolah berbeda memberikan jawaban yang dinilai memiliki substansi serupa, namun mendapatkan penilaian berbeda dari dewan juri.
Dalam sesi perdebatan, Indri menegaskan bahwa kejelasan suara atau artikulasi menjadi bagian penting dalam penilaian.
“Artikulasi itu penting. Dewan juri menilai berdasarkan apa yang terdengar jelas. Kalau tidak terdengar, maka juri berhak memberikan pengurangan nilai,” ujar Indri Wahyuni.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi viral dan memicu berbagai reaksi dari publik di media sosial.
Sebagai pejabat MPR RI, Indri Wahyuni memiliki tugas dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi kebangsaan. Keterlibatannya dalam LCC 4 Pilar merupakan bagian dari agenda resmi lembaga untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai kebangsaan di kalangan pelajar.
Namun, viralnya video penilaian LCC membuat namanya ikut tersorot luas oleh publik, bahkan menjadi bahan diskusi di berbagai platform media sosial.
Polemik ini tidak hanya melibatkan Indri Wahyuni, tetapi juga memicu perhatian terhadap sistem penilaian lomba secara keseluruhan. Sejumlah pihak menilai perlunya evaluasi agar penilaian lebih transparan dan konsisten.
Sementara itu, pihak MPR RI juga telah memberikan respons dan menyampaikan permohonan maaf, atas polemik yang terjadi serta berkomitmen melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan lomba.
