BRANDA.CO.ID – Pemerintah Kota Sukabumi mulai mematangkan langkah menghadapi penilaian Innovative Government Award (IGA) 2026.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), seluruh perangkat daerah didorong tidak hanya menghasilkan inovasi, tetapi juga memastikan setiap program memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pendampingan teknis yang dilakukan Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Bappeda Kota Sukabumi kepada perangkat daerah dalam proses penginputan inovasi ke sistem Indeks Inovasi Daerah (IID).
Pendampingan difokuskan pada penyempurnaan administrasi, kelengkapan dokumen, serta pemenuhan seluruh indikator penilaian IGA 2026.
Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Hasan Asy’ari, mengatakan pendampingan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memastikan setiap inovasi yang diusulkan memiliki kualitas, nilai kebaruan, keberlanjutan, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Pendampingan ini bertujuan agar setiap inovasi yang diusulkan tidak hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta memiliki nilai kebaruan dan keberlanjutan,” ujarnya.
Selama proses pendampingan, tim Litbang membantu perangkat daerah melakukan verifikasi data, penginputan ke aplikasi IID, hingga melengkapi dokumen pendukung sebagai komponen utama dalam penilaian nasional.
Hasan menegaskan, budaya inovasi harus menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan kompetisi tahunan.
Menurutnya, inovasi harus mampu menjawab berbagai tantangan pelayanan publik yang terus berkembang.
“Target utama kami adalah menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, dan responsif melalui berbagai inovasi yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh warga,” katanya.
Ia berharap pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat melahirkan lebih banyak inovasi unggulan dari perangkat daerah.
Selain meningkatkan peluang Kota Sukabumi meraih hasil terbaik pada IGA 2026, langkah tersebut juga diharapkan memperkuat daya saing daerah serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.***
