BRANDA.CO.ID — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Hj. Dessy Susilawaty, S.Pd.I., menegaskan pentingnya penguatan strategi dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat.
Anggota legislatif dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyoroti perlunya pembenahan tata kelola retribusi, aset daerah, serta inovasi pelayanan publik demi menjaga ketahanan fiskal daerah.
Dikutip dari laporan Lentera Jabar, srikandi parlemen asal Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten dan Kota Sukabumi ini menyatakan bahwa kedekatan dengan konstituen dan kepedulian sosial merupakan modal penting bagi seorang wakil rakyat dalam mengawal program pemerintah daerah. Menurutnya, instrumen fiskal seperti pajak kendaraan bermotor harus terus dikawal ketat demi menjamin keberlanjutan pembangunan fiskal di Jawa Barat.
“Komisi III berkomitmen penuh mengawal strategi peningkatan PAD. Kami mendorong optimalisasi pelayanan di setiap Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) atau Samsat agar semakin profesional, responsif, dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan Jawa Barat,” ungkap legislator yang akrab disapa Bunda Dessy tersebut.
*Dorong Inovasi Berbasis Digital dan Sinergi BUMD*
Melansir pemberitaan dari Radar Jabar mengenai efektivitas implementasi regulasi di lapangan, adopsi teknologi sangat diperlukan untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajibannya. Sebagai Bendahara Fraksi PAN DPRD Jabar, ia menekankan bahwa digitalisasi dapat menekan potensi pajak yang tertunda sekaligus meminimalisasi kebocoran anggaran.
“Inovasi pelayanan berbasis digital harus terus ditingkatkan agar prosesnya semakin mudah, cepat, dan ramah bagi wajib pajak,” tambah Dessy.
Selain sektor pajak, seperti diulas dalam beberapa media daring lokal saat membahas evaluasi kinerja mitra kerja Komisi III, peran strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat seperti Bank bjb ikut menjadi sorotan utama.
Sektor investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), dituntut bergerak dinamis untuk menciptakan dampak ekonomi langsung (multiplier effect) bagi warga lokal.
*Implementasi Tiga Fungsi Pokok Legislator*
Di sela-sela agenda pengawasan komisi, Dessy menjabarkan bahwa langkah kerja yang dijalankan oleh para anggota Komisi III DPRD Jabar mencakup tiga fungsi utama.
Fungsi Pengawasan: Rutin turun langsung melakukan kunjungan kerja (kunker) dan evaluasi performa operasional badan usaha serta kantor pelayanan pajak daerah untuk memastikan target tahunan berjalan sesuai jalurnya.
Fungsi Penganggaran: Terlibat aktif bersama jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam merasionalisasi serta menyusun postur anggaran pendapatan yang realistis namun tetap optimistis.
Fungsi Legislasi: Membahas rancangan regulasi, pemberian insentif fiskal, tata kelola aset kekayaan daerah, hingga penyertaan modal pemerintah yang akuntabel.Melalui sinergi fungsi pengawasan parlemen yang kuat dan dorongan inovasi digital, Dessy Susilawaty optimistis APBD Jawa Barat dapat terus terjaga secara mandiri guna menopang seluruh program pembangunan infrastruktur publik dan kesejahteraan masyarakat secara merata.(***)
