BRANDA.CO.ID – Pengawasan Pemilu tidak cukup hanya mengandalkan kerja penyelenggara. Keterlibatan masyarakat, mahasiswa, organisasi kepemudaan, hingga kalangan akademisi menjadi bagian penting untuk memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan transparan dan berintegritas.
Semangat itulah yang mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sukabumi memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai program edukasi serta pengawasan partisipatif.
Kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Nusantara (UMN) Kota Sukabumi, misalnya, diarahkan pada penguatan literasi dan kesadaran politik mahasiswa. Bentuknya meliputi seminar, kuliah umum, diskusi ilmiah, hingga pembentukan dan penguatan Pojok Pengawasan Pemilu di lingkungan kampus.
Ketua Bawaslu Kota Sukabumi, Yasti Yustia Asih mengatakan, kampus memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran demokrasi, khususnya di kalangan generasi muda.
Menurutnya, mahasiswa tidak hanya ditempatkan sebagai objek edukasi politik, tetapi juga dapat menjadi bagian dari pengawasan Pemilu di tengah masyarakat.
“Mahasiswa memiliki ruang yang sangat besar untuk ikut mengawal demokrasi. Karena itu, kami ingin pengawasan partisipatif tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar hadir dan memberikan manfaat di masyarakat,” ujar Yasti.
Melalui kerja sama tersebut, mahasiswa juga didorong terlibat dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dengan turun langsung ke desa atau kelurahan.
Mereka dapat berperan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya politik uang (money politics), sekaligus meningkatkan pemahaman warga terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu.
Tak hanya itu, kolaborasi juga membuka ruang bagi keterlibatan mahasiswa dan civitas akademika sebagai pemantau Pemilu maupun relawan pengawas partisipatif.
Dari sisi akademik, kerja sama tersebut mencakup pelaksanaan riset dan kajian ilmiah mengenai indeks kerawanan Pemilu, evaluasi regulasi kepemiluan, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan demokrasi.
Civitas akademika UMN Kota Sukabumi juga didorong berpartisipasi dalam Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) maupun berbagai program peningkatan kapasitas lainnya.
Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani Ketua Bawaslu Kota Sukabumi, Yasti Yustia Asih, bersama Rektor UMN Kota Sukabumi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Presidium KAHMI Sukabumi, Prof. Dr. H. Endin Nasrudin, M.Si.
Memperluas Jaringan Pengawasan
Penguatan pengawasan partisipatif juga diperluas melalui sinergi Bawaslu dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sukabumi, Korps HMI-Wati (KOHATI) Sukabumi, Korps Alumni HMI (KAHMI) Sukabumi, serta Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI).
Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus membangun jaringan pengawas partisipatif di lingkungan organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, dan perempuan.
HMI dan KOHATI diharapkan dapat mengoptimalkan peran mahasiswa, aktivis muda, serta perempuan dalam menyebarluaskan edukasi mengenai pencegahan pelanggaran Pemilu.
Sementara KAHMI dan FORHATI dapat menjadi penguat jejaring melalui pengalaman, kepemimpinan, serta jangkauan organisasi yang lebih luas.
Yasti menegaskan, pengawasan Pemilu pada akhirnya merupakan tanggung jawab bersama. Bawaslu memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, tetapi masyarakat mempunyai peran penting untuk ikut memastikan proses demokrasi berlangsung secara jujur dan berkeadilan.
“Pengawasan partisipatif merupakan kekuatan bersama. Semakin banyak masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya dalam Pemilu, semakin kuat pula upaya kita mencegah terjadinya pelanggaran,” katanya.***
