BRANDA.CO.ID – Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, H. Gundar Kulyobi, menggelar kegiatan reses tahun ketiga. Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu tempat wisata di Jalan Mayor Mahmud, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Senin (2/6/2025).
Dalam kegiatan reses ini, H. Gundar menggandeng Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan (DKP3) Kota Sukabumi untuk menjawab langsung aspirasi warga, khususnya yang berkaitan dengan sektor peternakan dan kesehatan hewan.
“Alhamdulillah hari ini saya melaksanakan reses sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota dewan kepada masyarakat. Saya mengundang warga dari Kecamatan Citamiang dan yang hadir sekitar 150 orang,” kata H. Gundar kepada wartawan, usai Reses.
Salah satu topik utama yang dibahas dalam reses kali ini adalah terkait pelaksanaan program hewan kurban di Kota Sukabumi. Mulai dari aspek kesehatan hewan, teknis pelaksanaan, distribusi daging kurban, hingga pengelolaan limbah hewan kurban.
“Alhamdulillah, masyarakat juga menanyakan soal penyakit pada hewan kurban, dan telah dijawab langsung oleh pihak DKP3 dengan keberadaan Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan). Ini menjadi edukasi penting bagi masyarakat,” tambahnya.
Dalam dialog tersebut, H. Gundar juga menyoroti temuan terkait adanya perubahan tarif retribusi layanan di Puskeswan yang semula Rp15 ribu menjadi Rp75 ribu. Ia menyatakan akan menindaklanjuti informasi tersebut sebagai bagian dari evaluasi kebijakan pelayanan publik.
Selain isu kesehatan hewan, warga juga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran di Kota Sukabumi.
“Saya sampaikan bahwa ada beberapa ruas pembangunan yang tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya karena efisiensi anggaran. Alhamdulillah masyarakat bisa memahami kondisi ini,” ujarnya.
H. Gundar menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun akan dirumuskan dalam laporan resmi fraksi yang nantinya akan disampaikan dalam forum rapat paripurna DPRD.
“Insya Allah, aspirasi yang dijaring akan kami rekomendasikan kepada Kepala Daerah agar bisa difasilitasi melalui kebijakan pembangunan dan anggaran di Kota Sukabumi,” pungkasnya. (Her)
