BRANDA.CO.ID – Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hj. Dessy Susilawati, S.Pd.I, mengatakan masyarakat memiliki peran strategis melalui penyampaian aspirasi, kritik, maupun pengaduan terhadap pelayanan publik dan pelaksanaan program pemerintah.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan aspirasi maupun pengaduan terkait pelayanan publik atau pelaksanaan program pemerintah. Masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan agar pembangunan benar-benar berjalan sesuai harapan,” kata Dessy kepada BRANDA.CO.ID, Kamis (15/7/2026).
Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD tidak bertujuan mencari kesalahan pemerintah, melainkan menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi menjadi bagian dari upaya perbaikan agar penyelenggaraan pemerintahan semakin baik, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Dessy menuturkan, DPRD juga terus mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap berbagai program prioritas. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sekaligus mencari solusi yang tepat.
Melalui sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, ia optimistis pembangunan di Jawa Barat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan setiap kebijakan pemerintah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya warga Kota dan Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.***
