BRANDA.CO.ID — Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat langkah menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mengendalikan laju inflasi. Salah satu strategi yang disiapkan yakni menggelar Gerakan Pasar Murah (GPM) secara berkala di 33 kelurahan.
Program tersebut diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok sekaligus memastikan intervensi pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berhenti pada tataran gagasan. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap anggaran yang digelontorkan memberikan dampak nyata terhadap daya beli masyarakat.
“Ini bukan sekadar gagasan atau pemikiran, melainkan implementasi bagaimana stabilisasi inflasi bisa dipertahankan di Kota Sukabumi,” ujar Ayep Zaki kepada wartawan, Rabu (22/9/2026).
Menurut Ayep, pelaksanaan pasar murah akan menyasar masyarakat pada kategori desil 1 hingga desil 5. Penentuan sasaran tersebut dilakukan berdasarkan data yang menjadi dasar agar subsidi pemerintah tidak salah sasaran.
Dengan pendekatan berbasis evidence based data, pemerintah berharap bantuan dapat diterima warga yang memang membutuhkan, sekaligus membuat penggunaan anggaran daerah lebih efektif.
Dalam program tersebut, Pemkot Sukabumi akan memberikan subsidi harga kebutuhan pokok sebesar 10 persen di bawah harga pasar.
Intervensi ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga daya beli di tengah dinamika harga bahan pokok.
Pelaksanaannya pun melibatkan kolaborasi lintas sektor. Di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), dukungan APBD, Baznas, serta organisasi kemasyarakatan seperti Pramuka.
Ayep menilai, intervensi terhadap harga tidak hanya berdampak pada masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga dapat mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal.
“Jika kita lakukan intervensi Rp100 juta, itu setara dengan daya belanja masyarakat senilai Rp1 miliar. Apabila kita menganggarkan Rp1 miliar dalam satu tahun untuk stabilisasi harga, hal tersebut dapat memicu perputaran belanja masyarakat hingga Rp10 miliar yang dibagi ke 33 kelurahan,” tandasnya.***
