BRANDA.CO.ID – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Uden Abdunatsir, melaksanakan kegiatan reses ketiga tahun 2026 guna menyerap aspirasi masyarakat di tingkat desa.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kampung Cisero RT 02/RW 06, Desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (7/2/2026)
Reses ini turut dihadiri Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, DRH. H. Slamet, serta tokoh masyarakat setempat.
Uden Abdunatsir menegaskan, reses merupakan forum strategis bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung berbagai persoalan riil yang dihadapi masyarakat, terutama di sektor pelayanan dasar.
“Reses ini menjadi ruang dialog langsung dengan warga. Ada beberapa isu utama yang disampaikan, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga persoalan ekonomi masyarakat,” ujar Uden.
Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah pembiayaan BPJS Kesehatan, khususnya yang ditanggung pemerintah daerah. Menurut Uden, luas wilayah Kabupaten Sukabumi yang besar menjadi tantangan tersendiri, diperparah dengan keterbatasan fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Permasalahan BPJS kesehatan masih menjadi kendala. Kita terbentur oleh skema Universal Health Coverage (UHC) yang membebani anggaran daerah, sementara kemampuan keuangan pemerintah daerah sangat terbatas,” ungkapnya.
Di bidang pendidikan, Uden menyoroti kesejahteraan guru madrasah dan guru agama yang dinilainya masih jauh dari kata layak. Ia menyebut, perhatian pemerintah selama ini lebih banyak tertuju pada guru formal, sementara guru madrasah dan guru ngaji di kampung-kampung masih terpinggirkan.
“Mereka memang ikhlas mengajar, tetapi bukan berarti negara abai. Guru madrasah dan guru ngaji tetap manusia yang perlu dimanusiakan. Pemerintah harus hadir memperjuangkan anggaran khusus bagi mereka, meskipun tidak harus setara dengan guru formal,” tegasnya.
Selain sektor kesehatan dan pendidikan, Uden juga menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur desa serta pemulihan ekonomi masyarakat pasca-pandemi. Ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui optimalisasi sektor pajak, guna menopang pembangunan berkelanjutan.
“Permasalahan ini memang kompleks, tetapi Fraksi PKS berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Salah satu ikhtiarnya adalah mendorong peningkatan PAD agar daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat,” tandasnya.
Uden pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencari solusi atas keterbatasan anggaran, agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dan pembangunan daerah tidak terhambat. (Her)
