BRANDA.CO.ID — Solidaritas Independen Mahasiswa dan Pemuda Utilitarianisme (SIMPUL) Sukabumi menggelar aksi damai di depan kantor BAZNAS Kabupaten Sukabumi, Kamis (7/5/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kontrol sosial masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, serta sejumlah alokasi anggaran yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti belum rampungnya pembangunan Rumah Sehat BAZNAS (RSB) Bebeza yang hingga kini dinilai belum menunjukkan kejelasan penyelesaian sesuai target yang sebelumnya direncanakan.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan publik terkait progres pembangunan dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang bersumber dari dana umat.
SIMPUL Sukabumi menilai fasilitas pelayanan kesehatan berbasis sosial tersebut semestinya menjadi bentuk nyata manfaat bagi masyarakat. Namun, minimnya keterbukaan informasi dinilai memunculkan polemik di tengah publik.
Selain persoalan pembangunan RSB Bebeza, massa aksi juga mempertanyakan transparansi penghimpunan zakat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, termasuk mekanisme pengelolaan dan distribusi dana zakat, infak, serta sedekah.
Dalam aksi itu, massa membawa sejumlah poster bertuliskan “Evaluasi BAZNAS Kabupaten Sukabumi” dan “Ke Mana Aliran Dana Umat?”.
Koordinator Presidium SIMPUL Sukabumi, Norman Irawan, menegaskan, aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap zakat maupun lembaga sosial keagamaan, melainkan dorongan agar pengelolaan dana umat dilakukan secara terbuka, profesional, dan akuntabel.
Menurutnya, persoalan mangkraknya pembangunan RSB Bebeza tidak semata-mata dipandang sebagai kendala teknis, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap tata kelola dana sosial keagamaan.
“Ketika pembangunan yang bersumber dari dana umat tidak berjalan sesuai target, maka masyarakat berhak memperoleh penjelasan secara terbuka,” ujarnya dalam orasi.
SIMPUL Sukabumi juga menyinggung adanya alokasi hibah sekitar Rp6 miliar yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat guna menghindari polemik maupun asumsi negatif di ruang publik.
Adapun tuntutan yang disampaikan massa aksi di antaranya meminta keterbukaan laporan penghimpunan dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah serta penjelasan terkait penghimpunan zakat ASN, transparansi progres pembangunan RSB Bebeza hingga keterbukaan data penerima manfaat program bantuan dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan kepatutan sosial.
Selain itu, mereka juga mendorong evaluasi tata kelola kelembagaan agar pengelolaan dana sosial keagamaan berjalan lebih profesional, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Dalam orasinya, Norman menegaskan, transparansi merupakan kewajiban moral lembaga publik, terlebih ketika dana yang dikelola berasal dari masyarakat.
“RSB Bebeza tidak boleh menjadi simbol gagalnya transparansi dana umat. Ketika pembangunan belum selesai dan publik tidak mendapatkan penjelasan yang utuh, maka wajar apabila muncul pertanyaan dari masyarakat,” tegasnya.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. SIMPUL Sukabumi menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui jalur konstitusional serta mendorong keterbukaan informasi demi menjaga integritas pengelolaan dana sosial keagamaan di Kabupaten Sukabumi.(***)
