BRANDA.CO.ID – Sebanyak 37 peserta sukses menyelesaikan rangkaian Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Daring Tahun 2025 yang diselenggarakan Bawaslu Kota Sukabumi.
Mereka dinyatakan lulus setelah mengikuti seluruh proses pelatihan mulai dari sesi pembelajaran hingga evaluasi akhir.
Dari total 40 peserta yang mendaftar pada tahap awal, hanya 37 yang bertahan hingga akhir program.
Hal ini menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi para peserta dalam menyerap materi dan mengikuti ujian daring yang telah dipersiapkan secara sistematis oleh Bawaslu Kota Sukabumi.
“Para peserta yang dinyatakan lulus telah berhasil menyelesaikan berbagai materi pembelajaran, mulai dari pengantar kepemiluan, etika pengawasan, pencegahan pelanggaran, hingga teknik pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu,” kata Ketua Bawaslu Kota Sukabumi, Yasti Yustia Asih, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (4/11/2025).
Yasti menjelaskan, proses penilaian dilakukan secara berjenjang dengan sistem evaluasi daring yang mengukur aspek pengetahuan, partisipasi, hingga kemampuan analisis para peserta dalam memahami prinsip-prinsip pengawasan partisipatif.
“Kami berharap peserta yang lulus dapat melanjutkan peran mereka di masyarakat sebagai mitra strategis Bawaslu dalam mengawal proses demokrasi yang bersih, jujur, dan transparan,” ujarnya.
Antusiasme tinggi yang ditunjukkan peserta hingga tahap akhir kegiatan, lanjut Yasti, menjadi sinyal positif bahwa partisipasi publik—khususnya generasi muda—dalam pengawasan Pemilu semakin menguat.
Dengan kelulusan 37 peserta ini, Bawaslu Kota Sukabumi berharap terbentuknya jaringan pengawasan partisipatif yang semakin luas dan berkelanjutan di tingkat masyarakat akar rumput.
“Kami percaya mereka akan menjadi ujung tombak dalam memperkuat budaya pengawasan masyarakat, sekaligus memperkuat literasi kepemiluan di Kota Sukabumi,” tambah Yasti.
Program P2P Daring Tahun 2025 ini menjadi momentum penting dalam mencetak kader pengawasan partisipatif yang berintegritas dan berwawasan luas, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem demokrasi yang sehat dan inklusif di daerah.***
